REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim sukses Joko Widodo-Ma'ruf Amin ingin agar panelis debat calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) kedua diuji publik. Dia mengatakan, hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui sosok yang akan memberikan pertanyaan pada kedua kandidat pemimpin negara.
"Saya juga minta (panelis debat kedua) disampaikan ke publik dulu, supaya publik juga mengkritisi," kata Direktur Program Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) Aria Bima di Posko Cemsra, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (22/1).
Aria mengaku menyerahkan sepenuhnya keputusan pemilihan panelis kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, dia mengimbau, agar panelis diumumkan terlebih dahulu ke publik sebelum ditetapkan KPU.
Dengan demikian, ia mengatakan, masyarakat juga bisa mencari tahu secara langsung, rekam jejak panelis debat nanti. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengtakan, informasi tentang rekam jejak panelis akan memberikan publik pengetahuan akan argumen yang diberikan baik di dalam forum formal atau tidak akan terekam.
Dia melanjutkan, masyarakat nantinya juga akan mengetahui sejauhmana kompetensi panelis yang direkomendasikan. "Yang bersangkutan cukup punya kompetensi yang dianggap netral enggak," kata Aria lagi.
Kendati demikian, Aria mengaku masih belum memiliki informasi secara resmi dari KPU soal panelis debat kedua. Dia mengatakan, kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hanya mengusulkan agar panelis tidak berasal dari lembaga tinggi negara. Hal itu, dia melanjutkan, disampaikan dalam rapat bersama dengan KPU.
"Saya kira itu masuk akal juga, tapi semuanya nanti, panelis 100 persen dari KPU," katanya.
Debat kedua akan dilaksanakan pada 17 Februari dengan tema Energi dan Pangan, Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup, infrastruktur. Debat yang akan dilaksanakan di Hotel Sultan itu hanya akan melibatkan capres saja.
Ikuti Whatsapp Channel Republika