REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid mengatakan, hoaks merupakan perbuatan yang sangat dilarang di dalam ajaran Islam. Menurut dia, umat yang membuat atau menyebarkan hoaks akan mendapatkan dosa karena di dalamnya mengandung unsur fitnah.
Apalagi, yang menyebatkan hoaks itu merupakan seorang pemimpin, maka menurut Zainut dosanya tentu akan lebih besar. "Pemimpin yang menyebat hoaks itu dosanya lebih besar karena juga akan diikuti oleh bawahannya," ujar Zainut kepada Republika.co.id, Selasa (22/1).
Zainut menuturkan, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang ikut-ikutan dan kerap mencontoh apa yang dilakukan pemimpinnya. Maka, kata dia, jika pemimpinnya memberikan contoh yang tidak baik, akan diikuti oleh anak buahnya.
"Hoaks itu kan perbuatan yang dilarang. Bahkan kalau itu mengundang fitnah, mengandung ghibah, itu dosa, haram hukumnya. Apalagi dilakukan pemimpin, masyarakat saja tidak boleh," ucap Zainut.
Karena hoaks merupakan perbuatan dosa, tambah dia, maka dalam ajaran Islam telah dijelaskan bahwa ketika umat mendapatkan berita yang belum tentu kebenarannya maka diharuskan melakukan tabayun dulu. "Harus tabayun, kroscek, konfirmasi. Karena bahaya hoaks, bahaya firnah itu sangat besar, bisa membuat perpecahan di kalangan umat, membuat permusuhan. Itu bahaya hoaks itu," kata Zainut.
Di tahun politik ini, umat Islam pun diimbau agar tidak memilih pemimpin yang kerap menyebar hoaks. Hal ini diserukan dalam unjuk rasa yang dilakukan Barisan Umat Islam Kaffah (BUIKAFF).
"Umat Islam harus cerdas untuk memilih pemimpin. Jangan biarkan hoaks tumbuh subur dan negeri ini menjadi negeri hoaks. Setop mendukung calon pemimpin yang doyan sebar hoaks," ujar Koordinator Aksi, Maulana di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (22/1).
Dalam aksi itu, mereka juga menyoroti pernyataan calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto yang dituding kerap kontroversi dan blunder. Salah satunya terkait pernyataan terbaru Prabowo tentang Grobogan, Jawa Tengah yang dianggap sebagai Kabupaten termiskin dan warga di provinsi itu dituding bunuh diri dikarenakan memiliki hutang.
"Sangat miris, apakah pantas calon pemimpin yang kerap menyebarkan hoaks diberikan kepercayaan oleh rakyat. Harusnya dia bisa memberikan edukasi politik yang baik kepada rakyatnya," kata Maulana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
