Jumat 18 Jan 2019 03:20 WIB

JK Harap Debat Berikutnya tak Banyak Bocoran Soal

JK menilai debat perdana berjalan dengan baik.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Muhammad Hafil
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyaksikan siaran langsung Debat Pertama Capres & Cawapres 2019 di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (17/1/2019).
Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyaksikan siaran langsung Debat Pertama Capres & Cawapres 2019 di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan masukan terhadap debat calon presiden dan calon wakil presiden berikutnya. JK berharap tidak banyak kisi-kisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberikan kepada kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Sehingga debat capres selanjutnya, lebih memberikan pengaruh kepemimpinan kepada masyarakat. "Jangan apa itu terlalu banyak bocoran soal. Bolehlah arahnya apa tapi jangan terlalu, supaya lebih memberikan impact leadershipnya," ujar JK usai nonton bareng debat capres di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (17/1) malam.

Menurut JK, pemimpin harus dapat mengambil sikap pada waktu yang tepat. Itu juga dapat dikaitkan dengan debat capres.

"Kadang-kadang tidak perlu persiapan. Diskusi ini harus mencerminkan itu. Kalau terjadi begini harus bagaimana," kata JK.

Kendati demikian, JK menilai jalannya debat secara keseluruhan berlangsung dengan baik. Bahkan menurutnya, debat yang ditampilkan kedua paslon di luar ekspektasi, meskipun kisi-kisi soal debat capres diberikan sejak awal.

"Ya, baguslah. Artinya di luar ekspektasi kita. Mula-mula saya pikir kisi-kisinya tapi di luar itu ada pertanyaan bebas lebih menarik," kata Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf tersebut.

Debat perdana Pilpres 2019  bertema masalah hukum, HAM, terorisme, dan korupsi. Debat pilpres perdana ini dipandu oleh Ira Koesno dan Imam Priyono.

Sementara Tim panelis debat capres kali ini adalah mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, guru besar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, Ketua KPK Agus Rahardjo, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, pakar hukum tata negara dari LIPI Bivitri Susanti, dan pakar hukum tata negara Margarito Kamis.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement