Jumat 18 Jan 2019 00:21 WIB

BPN Tanggapi Pernyataan Jokowi Soal Ongkos Politik

BPN menyebut Prabowo tak ingin memasuki ranah yang teknis.

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Muhammad Hafil
Capres Nomor urut 01 Joko Widodo bersalaman dengan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto usai debat pertama pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2019 di Jakarta, Kamis (17/1).
Foto: Republika/Prayogi
Capres Nomor urut 01 Joko Widodo bersalaman dengan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto usai debat pertama pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2019 di Jakarta, Kamis (17/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ramson Siagian menanggapi pernyataan capres pejawat Joko Widodo (Jokowi) soal ongkos politik dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012 lalu. Menurutnya Jokowi tidak adil saat membeberkan soal itu.

"Harusnya dijelaskan oleh Presiden Jokowi saat di DKI siapa saja yang membiayai proses pencalonan, proses kampanye sampai proses pemilihan gubernur. Jadi bapak Presiden Jokowi kurang fair, jangan hanya disebut uang pribadinya tidak keluar, karena di waktu itu yang mensponsori itu siapa. Siapa yang keluar uang?," ujar dia saat di Media Center BPN Prabowo-Sandiaga, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (17/1).

Ramson juga mengatakan, dalam pemilihan langsung itu tidak mungkin tanpa mengeluarkan ongkos politik. "Dalam pemilihan langsung itu apakah mungkin tidak mengeluarkan biaya karena kan pemilihannya bukan lewat DPRD," jelas dia.

Dalam kondisi demikian, menurut Ramson, Prabowo tidak ingin memasuki ranah yang teknis dan tidak ingin juga membanggakan apa yang telah dilakukannya sebagai pribadi. Prabowo, lanjutnya, lebih ingin menekankan pada berbagai persoalan yang dihadapi bangsa. "Karena ingin lebih berat pada masalah-masalah substansi strategis," jelasnya.

Sebelumnya, dalam debat perdana Jokowi menyampaikan bahwa biaya pencalonan kepala daerah yang murah itu ada pada dirinya. Dia mengatakan, waktu ia mencalonkan diri sebagai wali kota Surakarta itu menggunaka anggaran kecil. Sedangkan pencalonan di Pilgub DKI 2012, dia tidak mengeluarkan uang.

"Misal saya sendiri. Misal pada saat pencalonan menjadi wali kota saya gunakan anggaran yang kecil, juga saat menjadi gubernur di DKI Jakarta saya tidak keluarkan (dana) sama sekali. Pak Prabowo juga tahu, ketua-ketua partai itu juga tahu tapi memang ini sekali lagi memerlukan proses yang panjang. Artinya ada pergerakan politik dari relawan dan publik tanpa mengedepankan finansial," kata dia.

Baca juga: Amien Rais: Prabowo Terlalu Santun, Tidak Mau Nyerang Balik

Baca juga: Bandara di AS Ganti Nama Jadi ‘Muhammad Ali’

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement