REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menilai perlunya langkah konkret, praktis, dan segera terkait penggajian terhadap pejabat daerah. Dia memberi contoh soal adanya gubernur yang digaji Rp 8 juta di mana luas wilayahnya lebih besar dari negara Malaysia. Menurutnya ini tidak realistis.
"Saya kira harus segera berani memberi terobosan supaya penghasilan pejabat publik itu besar, kemudian kita pangkas kebutuhan kampanye contoh kampanye di TV, kita jangan terlalu banyak bayar di TV. Kemudian juga baliho-baliho," kata dia dalam debat perdana Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1).
Setelah itu Jokowi menanggapinya dengan memberi contoh soal biaya pencalonan di pemilu yang murah. Dia mengatakan bahwa rekrutmen yang berbasis potensi itu ada pada dirinya.
"Misal saya sendiri. Misal pada saat pencalonan menjadi wali kota saya gunakan anggaran yang kecil, juga saat menjadi gubernur di DKI Jakarta saya tidak keluarkan (dana) sama sekali. Pak Prabowo juga tahu, ketua-ketua partai itu juga tahu tapi memang ini sekali lagi memerlukan proses yang panjang. Artinya ada pergerakan politik dari relawan dan publik tanpa mengedepankan finansial," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika