REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Tim Kampanye Nasional (TKN) calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin meminta pidato yang akan disampaikan dalam debat capres-cawapres dapat memberikan data yang valid dan bukan pernyataan klise. Politisi diminta memberikan data dan bukti konkret kepada tokoh yang akan berpidato dalam debat capres.
Juru Bicara KIK Angga Busra Lesmana menegaskan visi misi seorang capres-cawapres harus ajek dan memiliki muatan data yang kredibel serta komprehensif. "Banyak kata-kata pesimis, misalnya bangsa yang tidak sanggup bayar rumah sakit dikatakan akan bangkrut," ujar Lesmana terkait pidato Prabowo, Rabu (16/1).
Lesmana menilai program yang diusung capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam pidato kebangsaan merupakan hal-hal yang sudah dilakukan pemerintah saat ini. "Program-program Prabowo hanya mencontek program kerja Pemerintah Jokowi-JK yang telah dijalani saja. Tidak ada program yang orisinal dan berbeda dengan pemerintah," kata dia terkait debat capres-cawapres.
Menurut politikus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) itu, pemerintah hingga saat ini terus melaksanakan pembangunan baik di bidang kedaulatan pangan, penyaluran air bersih hingga membangun negara dari daerah terpencil di perdesaan. Pemerintahan Jokowi-JK pun melakukan pembangunan infrastruktur di seluruh daerah, menyalurkan dana desa, dan memenuhi kebutuhan listrik masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Kabinet Kerja telah membangun jalan sepanjang 3.432 kilometer dan jalan tol sepanjang 947 kilometer. Tidak hanya itu, pemerintah pun menyalurkan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa, seperti irigasi, embung, jalan desa dan modal usaha desa.
Pemerintah menggulirkan dana desa dengan masing-masing pada 2015 berjumlah sebesar Rp 20,67 triliun, pada 2016 sebesar Rp 46,9 triliun, lalu pada 2017 sebesar Rp 60 triliun, dan pada 2018 yaitu Rp 60 triliun. Selain itu, Presiden Jokowi juga menekankan program penyerahan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat untuk menghindarkan sengketa tanah.
Pada 2018, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berhasil melampaui target yang diberikan Presiden Jokowi dari sebesar 7 juta sertifikat, menjadi 9,315 juta sertifikat dibagikan pemerintah. Selanjutnya pada 2019, pemerintah menargetkan dapat memberikan sertifikat tanah kepada sebanyak 9 juta lahan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada September 2018 tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Rasio Gini turun menjadi 0,384. Angka itu turun sebesar 0,005 poin jika dibandingkan dengan Rasio Gini pada Maret 2018 yang sebesar 0,389.
BPS juga mencatat angka penduduk miskin pada September 2018 terus turun menjadi 9,66 persen dibandingkan Maret 2018 yang mencapai 9,82 persen. Secara jumlah, penduduk miskin pada September 2018 mencapai 25,67 juta orang atau menurun 0,28 juta orang terhadap Maret 2018 dan menurun 0,91 juta orang terhadap September 2017.
KPU akan menyelenggarakan debat perdana calon presiden dan wakil presiden pada Kamis (17/1). Debat tersebut akan mengangkat tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.
Ikuti Whatsapp Channel Republika