REPUBLIKA.CO.ID, JAMBI -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyatakan, partainya tidak akan bersikap netral pada Pilpres 2019. Dan sebagai partai Islam, PBB juga berkepentingan agar tidak ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Islam dan Umat Islam.

“PBB tidak sekedar berteori membela Islam. PBB selalu berada paling depan membela Islam termasuk mencegah terjadinya presekusi dan kriminalisasi terhadap para ulama”, tegas Yusril, Selasa (15/1).

Yusril menegaskan hal itu menjawab pertanyaan wartawan di Jambi hari ini, usai memberikan pidato dihadapan 287 caleg PBB se-Provinsi Jambi dan 250 Pengurus Wilayah dan Cabang PBB se Provinsi Jambi. Kehadiran Yusril ke daerah ini dalam rangka konsolidasi dan pemantapan para caleg untuk menghadapi Pemilu 2019.

Menjawab pertanyaan adanya deklarasi para caleg PBB dalam mendukung salah satu paslon dalam pilpres, Yusril mengatakan, deklarasi itu tidak mengatasnamakan partai melainkan oleh pribadi-pribadi para caleg. Kalaupun kegiatan itu terorganisir, Yusril mengatakan, bahwa pengorganisasian itu bukanlah dilakukan oleh partai maupun organ partai. Yusril memberi contoh di Sumatra Utara, deklarasi itu dilakukan oleh 23 dari 668 caleg PBB yang ada di Sumatra Utara.

Yusril menambahkan, PBB adalah partai berdaulat, yang langkah politiknya tidak bisa dipaksakan dari luar struktur partai. Semua anggota partai dituntut untuk mentaati keputusan partai. Ditanya, apa yang dilakukannya sebagai penasihat hukum pasangan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Yusril menjawab, dia berkepentingan agar pemilu berjalan secara jurdil.

Yusril  juga mengatakan bahwa dirinya telah, “Memberikan advis secara langsung kepada Pak Jokowi agar tidak akan pernah ada kebijakan yang merugikan kepentingan umat Islam, apalagi memberi angin kepada bangkitnya kembali Komunisme. Pak Jokowi sepakat dengan hal itu.” 

Ikuti Whatsapp Channel Republika