REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin Ace Hasan Syadzily mengatakan pasangan Jokowi-Ma'ruf sangat optimis Indonesia mampu menjadi negara yang bersih dari korupsi (clean and good governance). Karena itu, Ace tak sepakat dengan pernyataan bahwa korupsi di Indonesia seperti kanker stadium 4 yang hampir mustahil untuk diobati.
Ace menyatakan pernyataan tersebut cukup berlebihan. "Terlalu lebay dan berlebihan jika korupsi tidak dapat diberantas yang menunjukan itu pandangan yang pesimistis terhadap bangsa ini," kata Ace melalui keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Ahad (13/1).
Ace menambahkan, dalam visi misi pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf secara gamblang menyatakan akan memberantas praktik korupsi di tubuh pemerintahan Indonesia dari hulu hingga hilir. "Visi-misi itu mencakup agenda aksi perubahan yang konsisten, komprehensif, sistematis dan tajam menyentuh episentrum perubahan dalam pemberantasan korupsi," kata dia.
Hal itu, kata dia, berbeda dengan visi misi tentang pemberantasan korupsi yang dimiliki pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandi. Menurutnya, pemberantasan korupsi akan efektif apabila pemimpin puncaknya berintegritas, bukan bagian pemburu rente, dan berani melawan kekuatan oligarki ekonomi-politik.
Ace menambahkan, rekam jejak integritas Jokowi terbukti sejak tahun 2010 ketika masih menjabat sebagai Wali Kota Solo, saat itu Jokowi mendapat anugerah Bung Hatta Anti Corruption Award. Bahkan, kata dia, upaya pencegahan korupsi pun terus dilanjutkan saat Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta dengan mengaplikasikan e-budgeting.
"Dalam upaya pemberantasan korupsi ini, aspek pencegahan yang sangat penting, bukan hanya aspek penindakan. Pak Jokowi menawarkan agenda aksi yang konkret dan komprehensif. Pak Jokowi sudah meletakan fondasi berupa Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi," ujar dia.
Selain itu, lanjut dia, agenda berikutnya adalah melaksanakan Stranas itu secara konsisten. Fokus pelaksanaan ini pada perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi di setiap kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
"Pak Jokowi akan terus meningkatkan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta meningkatkan sinergi dan kerja sama antar-institusi penegak hukum dalam pemberantasan kejahatan korupsi," jelas Ace.
Menurut dia, dalam empat tahun ini, Presiden Jokowi telah menggiatkan transaksi non-tunai sebagai tindakan pencegahan penggunaan uang tunai dalam tindak korupsi dan pencucian uang. Lebih dari itu, kata dia, pembayaran jalan tol sampai dengan Bantuan Pangan Non Tunai adalah inovasi transaksi non tunai di era Jokowi.
"Pak Jokowi akan terus mempertegas penindakan kejahatan perbankan dan pencucian uang sehingga akan ada efek jera karena terjadi proses pemiskinan para koruptor," kata dia.
Ace berpendapat, kunci dari pemberantasan korupsi adalah integritas dan rekam jejak. Dilihat dari kehidupan keluarganya, Jokowi dinilai tidak memiliki beban terkait dengan konflik kepentingan dalam bisnis keluarga.
Dia menyebut, anak-anak Jokowi justru berjualan martabak dan pisang goreng. "Sebaliknya, sulit membayangkan tidak ada konflik kepentingan terkait bisnis keluarga Prabowo dan juga Sandi," kata dia.
Jadi, Ace menuturkan, efektivitas pemberantasan korupsi akan tergantung pada pucuk pimpinannya, dalam hal ini presiden. "Jika pemimpinnya bersih, berintegritas dan berani maka ada harapan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia," kata dia.
Sebaliknya, lanjut dia, jika rekam jejaknya meragukan maka itu sama saja menawarkan janji palsu. Rekam jejak meragukan seperti sarat dengan beban konflik kepentingan, memiliki jalinan dengan kekuatan oligarki masa lalu dan dikelilingi para pemburu rente.
Ikuti Whatsapp Channel Republika