REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra mengatakan lembaga pemasyarakatan (lapas) yang sudah melebihi kapasitas akan selalu menimbulkan masalah. Oleh karena itu, Yusril mengatakakan, lapas dan rutan harus dikelola dengan baik mengingat persoalan di tempat itu masih terus terjadi hingga saat ini.
Bahkan, sejak dia menjadi Menteri Hukum dan HAM, 15 tahun lalu, jumlah lapas dan rutan tidak bertambah. "Hanya itu-itu saja, padahal setiap harinya banyak yang masuk," katanya, Jumat (11/1).
Keributan narapidana, kepemilikan narkoba, overkapasitas, jual beli kamar, penyalahgunaan wewenang oleh oknum lapas, dan masalah lainnya masih terus terjadi. "Masalah-masalah tersebut terasa begitu sulit diatasi karena pihak-pihak yang menangani belum memahami benar kondisi yang ada," ucap Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini.
Saat ini, dia mengatakan, anggaran di Kementerian Hukum dan HAM yang nilainya mencapai Rp 9 triliun seharusnya ada penambahan lapas atau rutan. "Dahulu ketika saya menjabat, dengan anggaran Rp 500 miliar, saya bisa membangun Cipinang dan Salemba. Kenapa sekarang tidak bisa bangun dengan anggaran yang besar? Makanya, selalu muncul masalah," ujar Yusril.
Menurut pakar hukum tata negara ini, seharusnya disiapkan seseorang yang paham betul dengan masalah lapas dan rutan. "Paling tidak, spesialis menangani penjara dan tamatan aktif dari pengelolaan penjara," ujarnya.
Jika tidak bisa diubah pemimpinnya, Yusril mengatakan hal seperti ini akan terus terjadi. Nanti akan muncul jual beli kamar, kericuhan, dan sebagainya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
