REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan memastikan harga parkir IRTI Monumen Nasional (Monas) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan sama dengan publik. Artinya, tak akan ada lagi subsidi parkir yang diperuntukkan lagi kepada ASN yang parkir di IRTI.
“Nggak ada. Cuma harganya aja disamain semua. Nanti saya cek sama UPT (Unit Pelayanan Terpadu) parkir tapi sudah saya perintahkan bahwa tidak ada lagi harga yang berbeda untuk PNS maupun non-PNS parkir di IRTI,” jelas Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (9/1).
Dia menegaskan dengan adanya pencabutan subsidi tersebut, maka tarif parkir bagi ASN dan publik tidak ada bedanya. Pihaknya akan segera mengecek apakah perintah kenaikan tarif parkir itu telah dilaksanakan atau tidak.
“Tidak ada pembedaan harga. Semua semua seperti publik biasanya. Kalau belum (diterapkan), nanti saya selentik,” ujarnya bercanda.
Namun, adanya kenaikan tarif parkir yang sama dan pencabutan subsidi bagi ASN itu dikhawatirkan akan berimbas kepada parkir di tempat parkir bagian bawah DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Meskipun begitu, pihaknya menyebut akan mengatur lebih lanjut mengenai penempatan parkir.
Dengan adanya, imbas itu, paling tidak ASN akan berfikir ulang untuk membawa kendaraan pribadi ke kantor. Selain itu, pihaknya juga akan menyiapkan kebijakan yang lebih komprehensif.
“Nanti akan saya panggil khusus untuk memastikan bahwa tidak bisa parkir di IRTI dengan subsidi bukan berarti parkir di DPRD Itu parkir untuk anggota dewan untuk pegawai dewan. Wartawan naik kendaraan umum dong," ujar dia.
Salah satu ASN yang enggan disebutkan namanya, menyebut selama ini pihaknya selalu menggunakan kendaraan motor berroda dua ke kantor. Dia mengaku selalu memarkirkan motornya di parkiran DPRD DKI Jakarta.
“Kalau di IRTI bayar, kalau di sini kan memang fasilitas. Parkir untuk ASN dan juga tamu kepemerintahan,” ujar laki-laki yang mengaku seorang ASN non-SKPD itu, sesaat sebelum pulang.
Dia yang tinggal di perbatasan Jakarta Barat dan Kota Tangerang, Banten itu, menyebut enggan menaiki kendaraan umum karena kenyamanan dan keamanan kendaraan umum masih belum memadai. Selain itu, bus yang mengangkut ASN yang melewati wilayahnya, terlalu jauh dari tempat tinggalnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika