REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Kampanye Nasional  Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Ahmad Riza Patria membantah ada upaya delegitimasi terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dilakukan oleh BPN. Riza mengatakan bahwa selama ini BPN selalu menjunjung tinggi, menghormati, menghargai, dan terus hadir dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan KPU.

"Sejauh ini kami dari BPN sangat menghormati, sangat menghargai, mengapresiasi, dan kami merasa dekat dengan penyelenggara pemilu, apakah KPU, apakah Bawaslu, apakah DKPP," kata Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/1).

Politikus Partai Gerindra itu menegaskan bahwa BPN memahami dan mengerti betul aturan tata negara, dan aturan pemilu. Bahkan ia mengaku dirinya sebagai anggota komisi II juga ikut dalam merumuskan undang-undang pemilu tersebut.

"Jadi tidak mungkin kami BPN mendelegitimasi KPU," tegasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, menyampaikan dirinya melihat ada serangkaian manuver berbahaya untuk merusak kredibilitas dan legitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu yang mandiri. Indikasinya, mengembuskan kabar bohong soal tujuh kontainer yang berisi kertas suara tercoblos.

Selain itu, adanya serangan putusan KPU soal debat yang dianggap berpihak pada pasangan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin. Menurut, Ace hal itu juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan. 

"Serangan itu bertujuan merusak kredibilitas KPU sebagai lembaga independen. Dengan tujuan akhirnya semua  putusan KPU dianggap partisan. Ini menjadi pintu masuk untuk mendelegitimasi pemilu," ujar politikus Partai Golkar dalam pesan singkatnya, Selasa (8/1). 

Ikuti Whatsapp Channel Republika