REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang berkomitmen terhadap para pejuang desa. Hal itu terwujud dalam bantuan langsung ke desa yang bernama dana desa pada tahun pertama Rp20 triliun, tahun kedua Rp20 triliun, tahun ketiga Rp40 triliun, dan tahun keempat Rp70 triliun.
Dewan Pengurus Nasional PPDI, Widiartono mengatakan, dana yang dikucurkan pemerintah tersebut merupakan dana riil yang diterima desa. Dampak dari dana desa adalah desa telah menggeliat menuju kemajuan sesungguhnya.
“Baru di era Presiden Jokowi desa bisa mempercantik dirinya dengan pembangunan infrastruktur, ekonomi dan lain sebagainya. Untuk itu, atas nama masyarakat desa, perangkat desa, dan Perkumpulan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Kami haturkan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang terus berkomitmen membangun negeri ini melalui desa,” kata Widiartono.
Menurut Widiartono, aspirasi para perangkat desa di seluruh Indonesia, pada hari ini, Senin (7/1), pada tahapan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Ia menyebut, Kemendagri sudah melayangkan surat ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
“Terkait apa yang sekarang ini diperjuangkan bersama, mudah – mudahan dampak perubahan dari PP tersebut berdampak baik bagi kepala desa dan perangkat desa di seluruh Indonesia sehingga nanti dalam rangka penguatan pelaksanaan anggaran dari dana desa, sistem terselenggaranya pemerintahan desa benar-benar kuat,” ujarnya.
Ia menegaskan, seluruh aparat desa adalah aparatur pemerintah yang harus tegak lurus terhadap Pemerintah sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional. Widiartono meminta para perangkat desa Indonesia terus berkomitmen meningkatkan kualitas kinerja dalam rangka menyukseskan pembangunan desa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
