REPUBLIKA.CO.ID, GUNUNG KIDUL -- Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyiapkan berbagai program percepatan pengentasan kemiskinan yang masih tersisa 17,12 persen di daerah setempat.
Wakil Bupati Gunung Kidul Immawan Wahyudi mengatakan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui angka kemiskinan di Gunung Kidul pada 2018 tercatat 17,12 persen atau turun 1,5 persen dibandingkan tahun 2017 tercatat 18,65 persen.
"Meski terus mengalami penurunan, tingkat kemiskinan di Gunung Kidul masih termasuk daerah paling banyak memiliki warga miskin di DIY. Untuk mengoptimalkan program pengentasan kemiskinan, kami telah menyiapkan berbagai program yang siap dilaksanakan di tahun ini," kata Immawan, Ahad (6/1).
Ia mengatakan 2018, penurunan kemiskinan melebihi target yang dipatok 1 persen setiap tahunnya. Namun demikian, Immawan mengakui capaian telah melebihi target, namun dari sisi persentase masih kalah dengan Kulon Progo yang penurunannya mencapai 1,7 persen di 2018.
"Kami tetap fokus dan siap melakukan akselerasi. Untuk penanggulangan, kami tidak sendiri karena ada dukungan dari provinsi maupun pemerintah pusat," ungkapnya.
Penurunan angka kemiskinan di Gunung Kidul dipengaruhi beberapa faktor. Pada 2018, penurunan kemiskinan karena ditopang oleh perkembangan di sektor kepariwisataan yang mampu mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun yang tak kalah penting juga terdongkrak dengan hasil panen pertanian yang baik. Sedang dari intensitas panen juga bertambah sehingga berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat.
"Biasanya yang panen sekali menjadi dua kali, yang dua kali menjadi tiga kali. Jelas masa panen yang bertambah sangat berpengaruh. Selain itu, faktor lain yang membuat kemiskinan turun melebihi target karena tingkat inflasi yang cenderung stabil," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Gunung Kidul Wijang Eka Aswarna mengatakan data 2018 lalu, terdapat 125.759 jiwa penduduk miskin. Dari jumlah tersebut, sekitar 88.277 jiwa yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah.
Dinas Sosial sendiri masih terus mengoptimalkan pada pemberian bantuan seperti PKH. Bantuan Pangan Non Tunai dan program pemberdayaan lain. Pengurangan beban pengeluaran masyarakatlah yang dinilai lebih efektif selain pendampingan sejumlah program pemberdayaan. "Kami akan kembali bekerja ekstra agar masyarakat miskin mendapat bantuan, dan yang tidak tetap sasaran dapat segera dilakukan perubahan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika