REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut kabar bohong terkait tujuh peti kemas yang tercoblos berpotensi merusak citra Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah. Dia mengatakan, hoaks tersebut bisa saja mengganggu opini masyarakat.
"Jangan sampai ada terganggu opini masyarakat, nyetak kartu saja belom dan sedang proses lelang, loh kok sudah ada berita masuknya kertas suara dari luar yang ditusuk, model blangkonya aja belum diputuskan," kata Tjahjo Kumolo saat mendatangi kantor DPP PDIP di Jakarta, Kamis (3/1).
Tjahjo mengatakan, saat ini pemerintah dan bangsa Indonesia tengah dalam tahanapan konsolidasi pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Dia mengatakan, jangan sampai tahap konsolidasi yang dibangun itu tercederai oleh racun-racun demokrasi.
Lebih lanjut, Tjahjo meminta kepolisian untuk mengusut tuntas kasus kabar bohong tercoblosnya tujuh kontainer surat suara. Dia mengatakan, disaat yang bersamaan, pemerintah juga meminta aparat untuk menyelesaikan berita hoaks 31 juta DPT selundupan serta berita fitnah terkait nama baik Presiden Jokowi sebagai kepala negara.
Sebelumnya, isu tentang penemuan surat suara tercoblos tersebut mengemuka setelah Wakil Sekjen Partai Demokrat, Andi Arief, menyampaikan hal tersebut di akun Twitternya pada Rabu (2/1). Dalam cicitan yang diunggah Andi pukul 20.05 WIB.
"Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yg sudah dicoblos di tanjung Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya. Karena ini kabar sudah beredar," cicit Andi. Namun, unggahan itu sudah dihapus oleh Andi sendiri beberapa saat kemudian.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah membantah ditemukannya tujuh kontainer berisi surat suara pemilu yang telah dicoblos di Tanjung Priok, Jakarta Utara tersebut. KPU memastikan bahwa saat ini belum ada surat suara untuk Pemilu 2019 yang dicetak.
Meski demikian, Tjahjo menolak menanggapi keterlibatan petinggi partai tertentu dalam kasus tersebut. Dia mengaku menyerahkan seluruh pemeriksaan kasus kepada aparat yang berwenang. Dia mengaku tak ingin menuduh siapapun karena pada akhirnya akan diungkap kepolisian secara profesional.
"Saya nggak tahu karena itu hak KPU mengajukan kepada kepolisian dan yang mengusut nanti adalah pihak kepolisiain karena saya tidak punya alatnya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
