REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) menilai ada upaya yang dilakukan pihak tertentu guna mengurangi kredibilitas penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) 2019. TKN mengungkapkan, hal itu dimulai dari serangkaian kasus yang muncul ke permukaan semisal polemik Daftar Pemilih Tetap (DPT) temuan KTP yang berserakan hingga tercoblosnya tujuh kontainer berisi surat suara.
"Dengan kondisi tadi banyak hal seolah-olah mulai terlihat rencana rencana untuk bermain pemilu ini dicurangi," kata Direktur Program TKN Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Aria Bima di Jakarta, Kamis (3/1).
Aria mengaku membaca adanya sebuah desain besar secara tersembunyi yang dibentuk untuk mengarahkan masyarakat jika pemilu berlangsung tidak jujur dan adil (jurdil). Dia mengatakan, TKN mengaku tidak ingin mengembangkan hal tersebut karena menyangkut peristiwa yang sangat penting dan strategis bagi bangsa ini ke depan.
Anggora DPR Komisi VI ini mengatakan, rangkaian peristiwa itu pada akhirnya menimbulkan kecurigaan bagi TKN jika salah satu pasangan calon mengalami kekalahan akan berkata jika pemilu telah dicurangi. Ditakutkan Aria, saat pernyataan itu terlontar maka akan terjadi kegaduhan politik yang luar biasa.
Secara khusus, Aria meminta badan pengawas pemilu (bawaslu) dan seluruh instrumen negara untuk mengambil sikap tegas terkait kasus kabar bohong temuan tujuh peti kemas berisi surat suara tercoblos. Menurut Aria, pernyataan Andi Arief itu bukan sesuatu yang bisa sekedar disepelekan.
"Walaupun sudah dicabut (tweet sudah dihapus) dampak dan eksesnya itu sudah sangat berpengaruh pada proses tahapan pemilu serentak," katanya.
Juru Bicara TKN KIK Arya Sinulingga menyayangkan pernyataan Wakil Sekretsris Demokrat Andi Arief melalui akun twitter-nya itu. Dia menyebut pernyataan itu sebagai kabar bohong yang mengerikan, berbahaya dan merusak kredibilitas dan legitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dia melanjutkan, rangkaian peristiwa hoaks pada akhirnya akan membuat KPU sebagai pihak yang disalahkan atas berjalannya pemilu jika ada salah satu kubu yang mengalami kekalahan. KPU, lanjut politisi Perindo itu, akan mendapat komplain karena penyelenggaraan pemilu berjalan tidak kredibel.
"Ini berkali-kali ada usaha mendeskreditkan penyelenggara, mulai dari kotak karduslah yang ternyata dari zaman SBY sudah dipakai," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika