REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, diproyeksikan akan menjadi salah satu moderator dalam debat pertama capres-cawapres pada 17 Januari mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga saat ini masih mematangkan komunikasi dengan KPK soal panelis untuk debat publik tersebut.
Hal ini disampaikan Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, saat dijumpai wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/1). "Insya Allah Ketua KPK (akan menjadi panelis dari pihak KPK). Kita masih menjalin komunikasi. Ya kemungkinan besar (beliau) akan bersedia," ujar Pramono.
Menurutnya, Agus Rahardjo akan menjadi panelis khusus untuk isu korupsi dan hukum terkait korupsi. Saat ini, KPU masih berusaha memberikan informasi kepada KPK bahwa panelis untuk debat capres-cawapres adalah pihak-pihak yang bekerja di belakang layar.
"Artinya panelis tidak memberikan pertanyaan di depan layar televisi. Tim panelis hanya bertugas menyusun pertanyaan dan pertanyaan itu sifatnya tidak rahasia karena akan diberikan kepada paslon lewat bank soal," ungkap Pramono.
Dengan demikian, tidak ada istilah pertanyaan debat capres-cawapres bocor sebelum pelaksanaan acara. Dengan demikian, pasangan capres-cawapres bisa mempersiapkan bahan jawaban atas pertanyaan itu sehingga lebih lancar menjalani debat nanti.
"Pertanyaan disusun oleh panelis bersama KPU dan Bawaslu. Yang ditanyakan juga nanti seputar visi dan misi para capres-cawapres. Untuk saat ini pernyataan debat belum disusun," tambah Pramono.
Sebagaimana diketahui, debat pertama capres-cawapres Pemilu 2019 akan digelar di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, 17 Januari 2019. Debat pertama ini akan mempertemukan pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga.
Debat tersebut akan mengangkat empat tema, yakni hukum, HAM, korupsi dan terorisme. Debat rencananya akan dipandu oleh dua moderator, yakni Ira Koesno dan Imam Priyono.
Selain itu, sudah ada tujuh nama yang akan menjadi panelis dalam debat ini. Pertama, Hikmahanto Juwana yang merupakan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia.
Kedua, Bagir Manan yang merupakan ahli hukum tata negara. Bagir dikenal pernah menjabat sebagai Ketua MA (2001-2008) dan Ketua Dewan Pers (2010-2013).
Ketiga, Ahmad Taufan Damanik, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komnas HAM. Keempat, Bvitri Susanti, ahli hukum tata negara, pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.
Kelima, Adnan Topan Husodo, yang saat ini merupakan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW). Keenam, Bambang Widjojanto, yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua KPK dan Ketua Komite Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Ketujuh, Margarito Kamis yang dikenal sebagai pakar hukum tata negara.
Debat pertama ini akan ditayangkan secara live oleh seluruh stasiun televisi nasional dan Radio Republik Indonesia (RRI). Debat pertama nanti akan mulai ditayangkan pukul 19.00 WIB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
