REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Mantan wakil wali kota Bekasi Ahmad Syaikhu menanggapi alotnya penetapan Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno. Hingga kini, penetapan pendamping Gubernur DKI Anies Baswedan belum ada kejelasan.
"Ya sebetulnya sih enggak ada batasan sampai kapan prosesnya. Artinya, Undang-Undang Dasar (UUD) kita tidak membatasi sampai kapan sehingga mau diukur normal atau enggak itu relatif dari mana melihatnya," kata Syaikhu di Bekasi, Jumat (28/12).
Menurut dia, lama atau tidaknya proses pembahasan calon wakil gubernur ini tergantung dari cara pandang masyarakat menilainya. Misalnya, kata Syaikhu, Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah dua tahun lamanya tidak memiliki wakil gubernur.
"Bahkan sampai akhir masa jabatan Gubernur Sulawesi Tengah juga tidak ada apa-apa, karena memang proses politiknya tidak selesai," katanya.
Akan tetapi, kalau dibandingkan dengan hal yang lain di Jakarta pada zaman Gubernur Djarot Saiful Hidayat, kata Syaikhu, prosesnya relatif cepat. "Seperti dulu, misalnya, di DKI zamannya Pak Djarot, ya itu karena memang proses politiknya selesai. Apalagi UUD ketika itu juga memberikan masih memberikan kemudahan. Ya relatiflah lama atau pendeknya cuma kata orang-orang saja. Lama, sebetulnya sih 'kan bisa lebih cepat dari sekarang," katanya.
Syaikhu mengatakan, alotnya proses pemilihan ini karena sikap politik PKS dan Gerindra yang belum mencapai kata sepakat. "Kalau melihat pertemuan antara PKS dan Gerindra yang terdahulu, ya sudah sepakat mengajukan nama yang akan diusulkan. Untuk mengajukan nama yang diusulkan itu harus ada tanda tangan dari dua belah pihak, baik dari DPW PKS baik dari DPD Gerindra," katanya.
Syaikhu menerangkan, salah satu pemicu alotnya proses tersebut juga karena suasana perpolitikan 2019 yang membagi fokus kalangan terkait. "Saat ini banyak yang diurus karena DPP juga sedang mengurus pilpres dan pileg, jadi ada urusan yang bercabang. Jadi sejauh ini diserahkan ke DPW dan DPD PKS-Gerindra," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
