REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hanya mendapat anggaran sebesar Rp 610 miliar rupiah untuk 2019. Jumlah ini turun dari tahun sebelumnya. Penurunan anggaran disinyalir sebagai kurang berpihaknya pemerintah pada sektor penanggulangan bencana.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengakui minimnya anggaran penanggulangan bencana di Indonesia. Menurutnya anggaran BNPB belum meliputi perhitungan biaya terhadap potensi bencana.
"2019 saja Rp 610 miliar. Ini untuk mengcover seluruh Indonesia. Padahal tahun ini Rp 746 miliar. Berarti turun tahun depan," katanya dalam konferensi pers di kantor BNPB, Selasa (25/12).
Ia menyayangkan kurang berpihaknya pemerintah dalam penganggaran bencana di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal nyaris semua wilayah Indonesia masuk kategori rawan bencana. Jenisnya pun beragam seperti gempa bumi, tsunami, angin puting beliung atau banjir.
"Idealnya alokasi anggaran untuk BNPB sekitar 1 persen dari jumlah APBN. Idealnya ditambah tiap tahun, kalau perlu Rp 2 triliun," ujarnya.
Ia menjelaskan BNPB telah mengalkulasi dan mengajukan pagu anggaran setiap tahunnya. Hanya saja, nilai realisasi dari Kementerian Keuangan berbeda dari yang diajukan.
"Jadi kalau kita lihat politik anggaran tidak mendukung penanggulangan bencana. Karena anggarannya kecil," keluhnya.
Ia menyebut anggaran di tingkat daerah pun minim. Bahkan di beberapa daerah sampai tak cukup untuk mengantisipasi potensi bencananya saja. Salah satunya di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Daerah di dekat Filipina itu terletak di jalur subduksi yang rawan gempa dan tsunami hingga angin siklon tropis. Tetapi anggaran pra bencananya hanya sekitar Rp 200 juta atau sekitar 0,002 persen dari APBD daerah tersebut.
"Di daerah terisolir seperti itu, tapi anggaran kecil mau buat apa, buat pejabatnya bolak balik ke Jakarta saja sudah habis," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika