REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Nugroho Dwi Hananto mendukung rencana Presiden Joko Widodo yang mendorong Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) membeli alat pendeteksi tsunami atau buoy. Ia menjelaskan, sejak 2012, Indoensia tak lagi mempunyai alat pendeteksi tsunami atau buoy.
Nugroho berharap alat pendeteksi tsunami tersebut dapat ditempatkan di sejumlah titik-titik strategis yang rawan terhadap potensi bencana tsunami. Selain alat pendeteksi tsunami, menurut Nugroho, pemerintah perlu juga mengadakan alat pendeteksi longsor di bawah laut.
“Kalau di darat kita ada alatnya, kita bisa pantau kondisi tanahnya. Di laut berbeda, kita belum ada instrumen untuk mendeteksi longsor di bawah laut,” kata Nugroho kepada Republika.co.id, Selasa (25/12).
Selain itu, Indonesia belum memiliki peta rawan bencana di bawah permukaan laut termasuk longsor. Padahal sebagai negara maritim, Indonesia semestinya mempunyai peta rawan bencana di bawah permukaan laut.
“Kita memang harus melengkapi sarana early warning system kita, Indonesia Tsunami Early Warning System itu harus diperbaiki,” tutur dia.
Nugroho mengatakan diperlukan peta khusus untuk mengetahui stuktur bawah permukaan laut termasuk zona-zona yang berpotensi terjadi longsor di bawah laut. Namun, menurutnya, saat ini hanya terdapat beberapa kapal saja yang dapat digunakan khusus untuk melakukan pemetaan dasar laut.
“Di bawah laut itu ada gunung api, ada sesar aktif, ada tebing-tebing yang bisa saja longsor. Kita belum punya peta titik rawan longsor itu. Kita memang harus memperkuat armada riset kita,” tuturnya.
Bencana alam terutama tsunami telah beberapa kali melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Teranyar, gelombang tsunami menerjang Selat Sunda pada Sabtu (22/12). Namun, Indonesia masih minim dalam hal kelengkapan alat pendeteksi bencana alam khususnya di perairan atau laut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
