REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Gubernur Papua Lukas Enembe meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menarik semua pasukan atau personel TNI dan Polri dari Kabupaten Nduga menjelang perayaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.
"Saya sebagai gubernur Papua meminta kepada Presiden Jokowi untuk menarik semua pasukan yang ada di Nduga, karena masyarakat mau merayakan Natal," katanya usai ikuti rapat Paripurna V di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), di Kota Jayapura, Kamis (20/12).
Menurut dia, permintaan itu juga telah mendapat restu dari pimpinan dan anggota DPRP, MRP, tokoh gereja, adat, aktivis HAM, Pemkab dan masyarakat Nduga.
"Kehadiran personel TNI dan Polri di Nduga kurang tepat dengan waktu perayaan Natal yang sudah dekat, sehingga ada baiknya ditarik dari Kabupaten Nduga. Masyarakat mau merayakan Natal. Ini momen Natal, tidak boleh ada TNI dan Polri di sana (Nduga,red)," ucapnya.
Berkaitan dengan persoalan di Nduga, Lukas Enembe mengatakan pihaknya akan membentuk tim independen untuk mengungkap sejumlah peristiwa yang terjadi sehingga tidak ada lagi kekerasan terhadap masyarakat di Nduga.
"Tim ini akan terdiri dari DPRP, Komnas HAM dan pemerintah, mereka akan dibagi dan turun ke Nduga, segera mungkin," ujar Lukas Enembe.
Ketua DPRP Yunus Wonda mengemukakan bahwa tim independen tidak melibatkan aparat keamanan, dengan harapan hasil yang didapatkan bisa lebih maksimal.
"Aparat tidak terlibat dalam tim ini. Tim independen ini akan bekerja untuk ungkap semua peristiwa yang terjadi di Nduga. Terutama mengajak warga yang lari ke hutan agar kembali ke rumahnya masing-masing," tuturnya.
Menurut dia, hal yang utama tim independen tersebut akan melibatkan tim kesehatan dan psikologi untuk memberikan pendampingan trauma kepada warga di Nduga.
"Tim ini akan diketuai atau dikoordinir oleh Pak Gubernur Lukas Enembe," katanya
Ikuti Whatsapp Channel Republika
