REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terhadap pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan pengurus KONI Pusat pada Selasa (18/12) tidak terkait dengan Anggaran Asian Games 2018. Sesmenpora Gatot Dewabroto menegaskan kasus itu tidak terkait baik dengan anggaran penyelenggaraan maupun prestasi atlet.
"Perlu saya luruskan, kasus ini tidak ada hubungannya dengan Asian Games. Tolong jangan hubung-hubungkan dengan Asian Games, kasian Asian Games-nya," kata Gatot saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (19/12).
Gatot menerangkan kasus yang diungkap KPK terkait dengan anggaran yang dicairkan pada Senin (17/12) kemarin. Sementara, ia mengatakan, anggaran untuk Asian Games 2018 sudah cair pada awal tahun ini.
"Untuk Asian Games sudah clear. Ini tidak ada hubungan dengan Asian Games. Saya sendiri bagian dari INASGOC karena saya juga direktur keuangan INASGOC kan. Anggaran INASGOC itu sudah dikucurkan di awal tahun," kata dia.
Gatot sebagai direktur keuangan Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 (Inasgoc) berharap semua pihak berhenti mengaitkan operasi tangkap tangan dengan penyelenggaraan pesta olahraga antarbangsa di Asia tersebut. Apalagi, ia menambahkan, menghubungkannya dengan prestasi atlet.
"Kasihan atletnya. Selain itu, seperti kita ketahui, anggaran untuk kepentingan atlet yang berhasil meraih 31 mendali emas, digelontorkan di bulan Januari dan Februari lalu," kata dia.
Menurut dia, tidak ada kegaduhan dalam persiapan atlet pada Asian Games 2018. Misalnya, tidak ada keluhan terkait keterlambatan honor atlet, pemusatan latihan atau training camp, uji coba atau training out ke luar negeri, "Kalau yang terjadi dengan kasus baru ini. Baru dua hari yang lalu jadi ini adalah proposal kegiatan baru, dana hibah untuk KONI," kata dia menegaskan.
Gatot mengatakan pencairan anggaran pada dua hari lalu itu terkait dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Namun, dia tidak tahu peruntukkan dana hibah tersebut, apakah untuk operasional organisasi atau pendampingan.
Gatot mengatakan Kemenpora sedih dan terkejut dengan kejadian tersebut. "Di sisi lain, kami sudah menyiapkan bahwa apapun bentuk kegiatannya jangan coba-coba melakukan pelanggaran yang tendensi ke arah yang koruptif atau apa pun bentuknya," kata dia.
Ia menjelaskan ada lima pegawai di Kemenpora yang tertangkap oleh KPK. Kelimanya, yakni Deputi IV Olahraga Prestasi Kemenpora Mulyana, seorang pejabat pembuat komitmen (PPK), seorang bendahara yang merupakan eselon IV dan dua pejabat Kemenpora lainnya.
Sejauh ini, ia mengatakan, kelimanya masih dimintai keterangan oleh penyidik KPK. "Tadi pagi saya mendadak mengumpulkan rekan-rekan dari deputi 4 tujuannya untuk mengembalikan semangat mereka, karena secara psikologis saya akui mereka drop dan down," kata dia.
Selain mengembalikan semangat mereka, Gatot juga mengaku menyampaikan mengenai harus ada solusi tentang masalah ketiadaan deputi 4. "Harus ditunjuk Plt-nya. Kalau itu kan tidak harus bidding, ya, karena pengganti sementara," kata dia.
Selain pelaksana tugas deputi, Kemenpora juga harus mempertimbangkan pengganti kuasa pengguna anggaran di deputi 4. Ia mengatakan posisi kuasa pengguna anggaran sangat krusial karena sekarang ini memasuki batas akhir penyerapan anggaran.
Terakhir, Sesmenpora mengingatkan pegawai di deputi 4 bahwa Kemenpora tetap menghormati penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Peringatan ini terkait empat ruangan yang disegel oleh KPK.
"Ruangan itu ruang pak deputi 4, ruang ssdep, ruang staf masih di Kemenpora juga, kemudian ruang CCTV. Jadi, empat ruangan yang disegel KPK. Saya wanti-wanti menyentuh segel pun tidak saya perkenankan."
Ikuti Whatsapp Channel Republika
