Para tahanan, merujuk laporan itu, tak hanya dipaksa meninggalkan ritual agama mereka, tetapi juga beralih dari petani, penjaga toko, dan pedagang menjadi buruh pabrik. Pabrik-pabrik itu dijuluki para tahanan sebagai "pabrik gelap" karena upah sangat murah yang mereka berikan kepada pekerja.
Di antara saksi mata adalah Sofiya Tolybaiqyzy yang dipaksa bekerja di pabrik karpet. Selain itu, ada Abil Amantai (37 tahun) yang bekerja di pabrik tekstil dengan upah sekitar Rp 1,4 juta per bulan setelah setahun ditahan. Nural Razila (25), yang dimasukkan dalam penahanan setahun lalu, mengatakan, ia dipaksa bekerja di pabrik tekstil meski telah menempuh pendidikan tinggi sebagai tenaga pengeboran minyak.
Wilayah Xinjiang yang terletak di bagian utara Cina dihuni oleh mayoritas Muslim dari etnis Uighur dan Kazakh. Jumlah komunitas Muslim tersebut sekitar 10,5 juta jiwa. Beberapa tahun lalu, seiring meningkatnya separatisme di kawasan itu, Pemerintah Cina memberlakukan kebijakan tangan besi. Dua tahun lalu, ratusan ribu Muslim ditahan dan dimasukkan ke dalam kamp-kamp reedukasi.
PBB melaporkan pada Agustus lalu, sekitar satu juta warga Xinjiang ditahan dalam kamp-kamp tersebut dan mendapatkan perlakukan buruk, seperti indoktrinasi, bahkan penyiksaan. Lembaga-lembaga pegiat HAM internasional, seperti Human Right Watch dan Amnesty International, juga mengonfirmasi laporan soal penahanan-penahanan tersebut.
Pada Oktober lalu, Cina akhirnya mengakui keberadaan kamp-kamp tersebut dan melegalkannya. Kendati demikian, pengamat internasional sejauh ini tak bisa menembus kamp-kamp tersebut.
Pemerintah Cina berkeras kamp-kamp yang mereka sebut pusat pendidikan vokasional itu didirikan untuk menghabisi radikalisme di Xinjiang. Para tahanan, menurut mereka, dididik untuk kemudian dipekerjakan. Media corong Pemerintah Cina, Global Times, menuliskan dalam editorial mereka awal Desember lalu, warga Uighur dan Kazakh dimasukkan ke dalam kamp agar bisa diubah menjadi manusia normal.
Sejauh ini, kecaman terhadap tindakan Cina di Xinjiang kebanyakan datang dari negara-negara Barat. Senat Amerika Serikat bahkan telah menyiapkan sanksi bagi Cina terkait keberadaan kamp-kamp reedukasi di Uighur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika