REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meminta partai dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf harus saling koordinasi. Tujuannya, untuk menaikkan elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu itu. " Harus ada soliditas partai dan TKN saling koordinasi," ujar Cak Imin pada wartawan, Senin ( 17/12).
Menurutnya, untuk saat ini tidak perlu saling menyerang antarkubu. Tetapi, fokus secara khusus dan prioritas pendekatan langsung rumah ke rumah. " Tim sukses dan tim lapangan harus dibentuk agar mendekati masyarakat langsung," ujarnya.
Kendati demikian, Cak imin mempunyai modal 11 juta suara, untuk mendekati 25 juta terpenuhi. Suara bertambah karena anaknya yang sebelumnya tidak bisa memilih terkendala syarat usia, saat ini sudah bisa menggunakan hak politiknya.
“Sekarang dua-duanya sudah punya hak nyoblos. Dulu juga tetangga sebelah ke arah sebelah sekarang sudah kami ajak.Sehingga kami bisa lipatkan," ujarnya.
Sebelumnya, dua partai pengusung Jokowi-Ma'ruf PPP dan PSI bersitegang. Ini disebabkan isu-isu yang dilontarkan PSI dinilai kontroversial.
PPP meminta PSI tidak menjadi beban elektabiltas bagi calon pasangan Jokowi-Ma'ruf pada Pemilu 2019. Ketua Umum DPP PPP M Romahurmuziy mengungkapkan, saran itu terkait dengan positioning PSI sebagai partai penolak poligami.
"Saya mengimbau rekan-rekan di PSI untuk tidak justru menjadikan dirinya sebagai liabilities atau beban sehubungan dengan positioning strategi yang mereka lakukan," kata Romahurmuziy di Jakarta, Sabtu (15/12).
Rommy mengungkapkan, poligami diyakini umat Islam dan dimuat dalam kitab suci. Dia melanjutkan, strategi yang dilakukan PSI dikhawatirkan akan melabelkan Jokowi sebagai calon yang anti-Islam.
Lebih jauh, Rommy mengatakan, pernyataan-pernyataan yang disampaikan PSI saat ini sebagai salah satu pendukung Jokowi justru menjadi beban. Rommy pun meminta PSI beserta kadernya tidak lagi melontarkan pernyataan tersebut.
"Saya mengingatkan agar rekan-rekan pimpinan parpol bisa mengendalikan kader-kadernya dalam mengeluarkan pernyataan agar tidak menyinggung agama atau suku mana pun," kata Rommy lagi.
Anggota Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf itu mengungkapkan, evaluasi dalam internal koalisi bersifat terbuka untuk dilakukan. Menurut dia, koalisi masih dalam satu napas pemenangan pilpres.
"Saya kira, kalau evaluasi, kita terbuka karena tidak semua dari kita melangkah dalam proses pemenangan ini on the track," kata Rommy
Sebaliknya, PSI meminta PPP tidak menyudutkan mereka terkait sikap berpoligami. Partai yang diketuai Grace Natalie itu meminta agar sikap politik mereka tidak dibenturkan dengan Jokowi.
"Pernyataan tersebut tidak mencerminkan etika koalisi yang baik," kata Juru Bicara PSI Guntur Romli di Jakarta, Sabtu (15/12).
Guntur menjelaskan, penolakan PSI terhadap poligami merupakan sikap partai. Dia melanjutkan, larangan itu berlaku untuk internal PSI dan usulan kalau mereka lolos ke parlemen melalui kebijakan larangan poligami bagi pejabat publik dan aparatur sipil negara (ASN).
Ikuti Whatsapp Channel Republika