REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDIP Effendi Simbolon meminta berbagai pihak tidak mendramatisasi kasus perusakan atribut Partai Demokrat di Kota Pekanbaru, Riau, Sabtu (15/12). Menurutnya, lebih baik semua pihak menyerahkan kasus perusakan atribut Partai Demokrat itu ke aparat kepolisian.
"Tanpa kita kemudian merendahkan, meremehkan persoalan ini. Biarlah ini kemudian ditindak lanjuti di ranah kepolisian, dalam hal ini penegak hukum saya kira nggak perlu kita diragukan," ujar Effendi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/12).
Karena itu ia menilai permintaan agar Presiden Joko Widodo ikut turun dalam hal penuntasan kasus tersebut, berlebihan. "Masak ini harus ditarik ke urusan presiden, Nggaklah. Bukan kemudian kita mengecilkan persoalan ini, nggak usah juga terlalu didramatisirlah," ujar Effendi.
Menurut Effendi, DPP sudah memastikan kasus perusakan tidak terkait langsung maupun tidak langsung oleh PDIP. Namun, ia mempersilakan jika ada pihak yang tidak puas, dapat mengawasi proses hukum dalam kasus perusakan tersebut
"Apa pun bentuknya ya silakan dibuka saja di pengadilan. Kan ada pengadilan apakah itu dianggap tindak pidana ringan atau tindak pidana pemilu ya silakan. Yang pasti kami sudah juga mengecek ke lapangan tidak ada secara langsung maupun tidak angsung dengan PDIP," katanya.
Sebelumnya, Wakil Seketaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief berharap, aparat penegak hukum dapat profesional menangani kasus ini. Partai Demokrat menurutnya, sudah mengantongi bukti dari investigasi pengusutan kasus ini.
"Presiden Jokowi harus memastikan pengusutan dan penegakan hukum secara tuntas, termasuk siapa dalang di balik insiden itu. Kalau tidak, Jokowi akan kalah dalam pilpres dan bahkan bisa jatuh. Tidak mungkin bisa diendapkan seperti kasus Novel Baswedan dan lainnya," kata Andi.
Menurut Andi, pengusutan kasus perusakan atribut partainya ini ujian bagi Presiden Jokowi dalam menegakkan keadilan. Sebab, katanya, tidak akan ada keadilan tanpa kepemimpinan kuat.
"Ini adalah kesempatan Pak Jokowi menggunakan 'uji nyali' sebagai Presiden, tidak mungkin ada keadilan hukum tanpa kepemimpinan kuat dari Presiden," tuturnya.
Kapolda Riau Inspektur Jenderal Polisi Widodo Eko Prihastopo menyatakan jajarannya telah menetapkan seorang tersangka dalam perkara perusakan atribut Partai Demokrat di Kota Pekanbaru. Widodo dalam keterangannya kepada pers di Pekanbaru, Senin (17/12) mengatakan, tersangka berinisial HS (22) tersebut saat ini telah ditahan penyidik Polresta Pekanbaru.
"Sudah kita lakukan proses penyidikan, sudah kita tetapkan sebagai tersangka," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
