REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengajak semua untuk menghayati makna dari reaksi warga Cianjur yang mensyukuri penangkapan Bupati Cianjur oleh KPK karena diduga terlibat kasus korupsi. Reaksi warga Cianjur itu pada dasarnya merefleksikan kehendak semua elemen masyarakat Indonesia yang merindukan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
"Reformasi birokrasi memang telah mencatat progres yang cukup signifikan. Tetapi masyarakat merasakan bahwa progres reformasi birokrasi itu belum mampu menangkal atau mempersempit ruang gerak bagi oknum birokrat melakukan korupsi," ujar Politikus Partai Golkar itu, Ahad (16/12).
Bamsoet mengakui, saat ini korupsi masih marak, dan fakta ini mengecewakan dan menyakiti nurani rakyat. Maka dengan demikian, reformasi birokrasi akan dinilai gagal jika tidak mampu menangkal korupsi. Karena itu, kata Bamsoet, Pemerintah bersama institusi penegak hukum harus mulai merumuskan strategi pencegahan korupsi yang efektif.
Sebelumnya warga Cianjur memadati area alun-alun kabupaten itu untuk merayakan penangkapan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar. Fakta ini menjelaskan bahwa warga Cianjur spontan merayakan sekaligus berterima kasih kepada KPK yang bisa menghentikan perilaku korup oknum birokrat di daerahnya.
"Selama ini mereka hanya diam sambil menunggu dengan penuh harap adanya kekuatan yang bisa menghentikan perampokan hak-hak rakyat itu. Dan, ketika harapan warga Cianjur itu terwujud, wajarlah kalau mereka bersyukur," kata Bamsoet.
Lanjut Bamsoet, semua elemen masyarakat di berbagai daerah pun pasti punya harapan yang sama dengan warga Cianjur. Mereka berharap birokrasi pemerintah daerah bersih dari perilaku koruptif. Sebelum kasus bupati Cianjur, sudah sekitar 100 kepala daerah yang ditangkap KPK karena keterlibatan mereka dalam kasus korupsi.
"Namun, fakta-fakta historis itu tidak berhasil menumbuhkan efek jera. Tahun ini pun tercatat sebagai yang terbanyak bagi KPK melancarkan OTT, yakni 28 operasi," tambahnya.
Karena efek jera tak juga kunjung tumbuh, diyakini pula bahwa penangkapan maupun OTT tak akan menyelesaikan masalah. Sebab, oknum birokrat yang nakal akan selalu mencari modus baru untuk bisa merampok uang negara. Maka, strategi pencegahan korupsi menjadi sangat penting.
Berdasarkan kecenderungan itu, Bamsoet mendorong Pemerintah melalui Kemenpan RB untuk membangun kerja sama dengan KPK merumuskan strategi pencegahan korupsi. "Pada akhirnya, publik akan menggukur hasil maksimal reformasi birokrasi dari kemampuan sistem birokrasi pusat dan daerah memperkecil ruang bagi oknum birokrat melakukan korupsi," kata Bamsoet.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
