REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memandang pernyataan Ketua Umum PPP Romahurmuziy yang menganggap PSI sebagai beban Capres Joko Widodo tidak tepat. PSI merasa bebas mengutarakan pendapat di iklim negara demokrasi.
Jubir PSI Mohamad Guntur Romli menilai pernyataan Romahurmuziy lahir karena sikap PSI yang menolak poligami. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak mencerminkan etika koalisi yang baik, dengan menyudutkan PSI dan berupaya membenturkannya dengan Jokowi.
"Penolakan PSI terhadap poligami merupakan sikap partai. Larangan itu untuk internal PSI dan usulan PSI kalau lolos ke Parlemen melalui kebijakan larangan poligami bagi pejabat publik dan ASN. Terkait aturan internal larangan poligami PSI punya hak untuk membuat aturan yang mengikat bagi pengrurus dan kader PSI yang tidak bisa dikomentari oleh parpol lain," katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (15/12).
Ia menyatakan sikap PSI yang menolak poligami didasari suara-suara dari kalangan perempuan. Khususnya organisasi dan ormas perempuan seperti LBH Apik, Komnas Perempuan, Puan Amal Hayati, Rahima dan Koalisi Perempuan Indonesian. Ia menekankan penolakan PSI terhadap poligami lebih pada faktor sosial bukan agama.
"Kedudukannya lebih ke masalah sosial, keluarga, perlindungan perempuan, ibu dan anak, bukan ke soal perdebatan agama. Karena banyak penelitian dan bukti dari pengadilan, poligami adalah salah satu penyebab perceraian, anak dan keluarga yang terlantar dan keluarga yang tidak harmonis," ujarnya.
Sedangkan dalam kaidah agama, PSI tak menolak untuk membuka ruang diskusi. "Terkait pro dan kontra hukum agama, PSI membuka ruang untuk terus berdialog," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
