REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pemerintah daerah (pemda) dimungkinkan mengajukan anggaran darurat bila ada infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Direktur Perbaikan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Medi Herlianto, menyebutkan bahwa aktor utama dalam proses penanggulangan bencana adalah Pemda, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Medi menyebutkan, perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana alam, misalnya jembatan putus, gedung ambruk, atau bentuk kerusakan lainnya bisa diperbaiki menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam tahap ini, pemerintah pusat bisa ikut turun tangan. Sebagai contoh, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang ikut menyiapkan anggaran perbaikan infrastruktur.

"BPBD jadi penanggung jawab. kalau mereka tak mampu kami BNPB siap mengisi 'gap' ini tentu melalui dana siap pakai," kata Medi usai meninjau pembangunan jembatan darurat di jalur utama Padang-Bukittinggi, Jumat (14/12).

Namun penggunaan dana siap pakai yang tersimpan di pusat bukan tanpa syarat. Medi menyebutkan, pencairan dana siap pakai baru bisa dilakukan bila bupati atau wali kota menyatakan ada kebutuhan anggaran yang tak lagi bisa mereka penuhi dengan APBD. Cara ini bisa didukung dengan penetapan status tanggap darurat dalam kurun waktu tertentu.

"Misalnya dengan membuat jembatan darurat pakai dana siap pakai. Nah jembatan permanennya pakai APBD mereka sendiri bisa dengan revisi APBD 2019. Dana siap pakai bisa untuk perbaikan daurat," kata Medi.

Khusus untuk perbaikan jembatan Sungai Kalu di jalur utama Padang-Bukittinggi yang ambruk sejak awal pekan, Medi menyebutkan bahwa sumber dananya dipenuhi oleh Kementerian PUPR. Apalagi jembatan yang ambruk terletak di jalan nasional. Jembatan darurat ditargetkan bisa digunakan per akhir pekan ini. Sementara jembatan permanen akan mulai dikerjakan akhir Desember 2018 dengan periode pengerjaan selama enam bulan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika