REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Data Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menunjukkan ada 140 ribu jiwa warga Solo yang masuk kategori rentan miskin. Jumlah tersebut lebih banyak daripada jumlah warga miskin dan sangat miskin di Solo.
Warga dikategorikan rentan miskin jika berpotensi menjadi miskin. Meskipun sebenarnya punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, mengatakan jumlah warga miskin di Kota Solo sebanyak 12 ribu jiwa. Sedangkan warga sangat miskin sebanyak 7.000 jiwa. Artinya, angka kemiskinan di Solo sebesar 19 ribu jiwa atau sembila koma sekian dari jumlah penduduk.
"Selama ini bantuan hanya menyasar pada warga kategori miskin dan sangat miskin. Padahal, warga yang rentan miskin juga butuh perhatian khusus," kata Wali Kota saat meresmikan kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kota Solo, Jumat (14/12).
Melihat hal itu, Pemkot berupaya memasukkan warga kategori rentan miskin untuk mendapatkan bantuan sosial baik dari Pemkot maupun pemerintah pusat. Hal itu untuk mengintervensi agar warga rentan miskin tidak turun kelas menjadi miskin, bahkan sangat miskin. Intervensi tersebut antara lain melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), serta Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo (BPMKS).
Menurutnya, kebijakan tersebut sudah dilakukan. Kebijakan paling berdampak positif yakni pembayaran premi untuk jaminan kesehatan. "Saat ini sudah 127 ribu warga yang terkaver, akhir Desember ini kalau bisa 100 persen," ujarnya.
Wali Kota menambahkan, dalam mendukung pencapaian target dan program-program tersebut dibutuhkan data yang valid. Sebab, seluruh program pemerintah didasarkan pada data. Karenanya, saat ini Dinas Sosial telah memiliki laboratorium data. "Kami ingin data yang diolah dan disajikan bersumber dari fakta di lapangan," tegas Wali Kota.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Solo, Rohana, mengatakan, melalui laboratorium data tersebut, Dinsos akan melaporkan kondisi masyarakat Kota Solo secara periodik. Pengolahan data dilakukan oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten. "Kami membuat data kemiskinan secara berkala untuk dijadikan dasar program pengentasan kemiskinan," kata Rohana.
Pembangunan gedung Dinsos tersebut menelan anggaran sebesar Rp 48 miliar, termasuk pembangunan laboratorium data dan fasilitas lainnya. Sehingga diharapkan dapat mendukung program penanganan masalah sosial di Kota Bengawan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika