REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate mengomentari usulan penundaan pemilu pascakejadian pembantaian terhadap pekerja proyek PT Istaka Karya Ahad (2/12) lalu. Ia menganggap kondisi di Papua saat ini sudah berjalan aman sehingga tidak alasan untuk menunda pelaksanaan pemilu. 

Menurut dia, kalaupun ada penundaan, hanya perlu di beberapa titik yang dianggap belum aman.  "Kita perlu mempertahankan jadwal itu, dan ini penting, kita 20 Oktober 2019 harus ada presidennya. Jangan buat susah, jadi pemilu harus dijalankan dengan benar," ujar pria yang juga wakil ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/12). 

Kendati demikian, ia menyerahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu soal rlu tidaknya jadwal pemilu ditunda ia menyerahkan sepenuhnya. "Pasti KPU itu melakukan koordinasi dengan aparat kemanan dan kamtibmas, tni-polri, dan pemerintah daerah ya kan, kalau memang itu bisa diteruskan kenapa tidak diteruskan," katanya 

Wakil Ketua Umum PAN Bara Krishna Hasibuan menganggap tidak semua persoalan bisa digeneralisasi. Menurutnya jika ingin ditunda maka cukup distrik yang bermasalah saja yang ditunda. 

"Saya nggak setuju pemilu ditunda karena belum memasuki kategori force majeure," katanya.

Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Profesor Hermawan Sulistyo mengusulkan agar pemilu, baik legislatif maupun presiden, di Papua ditunda. Sebab, kondisi di wilayah itu tidak aman.

"Kalau menurut saya tunda saja khusus di Papua, sangat tidak kondusif. Saran saya tunda, untuk apa sih orang sudah jelas peta di kursi DPR," ujar Hermawan di Jakarta, Selasa (11/12).

Ia mengatakan alasan penundaan tersebut karena masalah keamanan di Papua yang dirasa masih belum kondusif.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika