REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Sekretaris Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi, Muhamad Taufik mengklaim masih terdapat 31 juta pemilih belum masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kondisi itu membuat kecurigaan partai politik pengusung pasangan Prabowo-Sandi.
"Ini memicu kecurigaan publik terkait potensi kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2019," kata Taufik di Seknas Prabowo-Sandi di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/12) saat menggelar diskusi "Pemilu Jujur dan Adil: Ilustrasi atau Harapan?".
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai tidak transparan soal DPT. Padahal, daftar pemilih merupakan ruh Pemilu 2019 yang diselenggarakan secara serentak, dapat berjalan jujur, adil, demokratis, dan tanpa ada kecurangan.
Taufik yang menjabat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI itu menjelaskan, 31 juta pemilih tersebut berada di luar Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4). Tentu, kata Taufik, kondisi itu aneh karena sebelum ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan ditetapkan sebagai DPT, KPU mesti melakukan pencocokan data pemilih (coklit) DP4 yang diberikan Kemendagri.
"Ini menimbulkan kecurigaan. Satu tahun ada tiga peristiwa menarik. Jatuh dari truk di Bogor, dijual online, ada penggandaan (dipalsukan) di Pasar Pramuka," kata Taufik.
Dia juga mempertanyakan, enam angka terakhir Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) yang tidak boleh dibuka. Menurutnya aneh Kemendagri beralasan untuk melindungi warga yang mengisi kartu telepon seluler prabayar.
"Ini mengada-ada alasannya. Kami, akan tetap minta dibuka, angkat itu," kata Taufik.
Selanjutnya, keanehan KPU memasukan penyandang gangguan jiwa DPT 2019. Menurutnya, kebijakan ini dikeluarkan karena ada kegundahan atas kejadian tertentu dari pemangku kepentingan.
"Ada 14 juta orang gila menurut data yang terlansir, makin lama makin banyak orang gila," kata Taufik.
Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh memastikan 31 juta bukan data baru. Angka itu, muncul berdasar analisis DP4 yang sudah ada. Data 31 juta data lama.
"Ingin saya tegaskan, tidak ada DPT baru yang kami kirimkan," kata Zudan.
Dia menjelaskan, 31 juta data yang disampaikan ke KPU itu merupakan hasil analisis atas 185 juta DPT. Adapun, data yang mereka sampaikan tersebut bisa saja digunakan oleh KPU, bisa juga tidak.
"Dari hasil analisis kami yang ada dalam DP4 itu, 31 juta kami belum masuk dalam DPT. Ini adalah hasil analisis berdasar DP4. 31 juta ini adalah data yang ada di dalam DP4," kata Zudan.
Sedangkan, terkait NIK dan NKK dia menegaskan, enam angka bisa dibuka. Namun, harus memilih salah satu, misalnya kalau NIK yang dibuka maka NKK tidak boleh. Begitu pun sebaliknya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
