REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Sekretaris Nasional (Seknas) Badan Pemenangan (BPN) Prabowo-Sandi Muhammad Taufik mempertanyakan pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, yang menyebut adanya motif politis dibalik tercecernya ribuan keping KTP-el di Pondok Kopi, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu. Sebab lembaga yang mengurus persoalan KTP-el berada di bawah kewenangan Dinas Kependudukan Data dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kemendagri.
"Kalau Mendagri bilang KTP tercecer ada kepentingan politik, yang pegang KTP siapa? kan Dukcapil di bawah Kemendagri," kata Taufik di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta, Selasa (11/12).
Taufik menilai hal yang wajar jika ada anggapan yang menyebut bahwa tercecernya KTP tersebut berpotensi menjadi alat kecurangan. Sebab menurutnya yang sehari-hari berurusan dengan persoalan KTP adalah Kemendagri.
"Kalau gitu kan yang punya KTP-el kan memang saya? Saya ngapain nyiapin KTP-el berkarung-karung. Sumbernya dari mana?," ujar Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta.
Sebelumnya Tjahjo menduga ada motif politik di balik tercecernya ribuan keping KTP-el sejumlah tempat. Mantan Sekjen PDI Perjuangan juga menyebut peristiwa ini menganggu pelaksanaan pemilu.
"Sekarang, kami sedang menginvestigasi siapa yang membuang KTP-el yang sudah kedaluwarsa dan belum dipotong di area persawahan di Jakarta Timur kemarin. Kamu tunggu hasil penyidikan tuntas dari polisi," ujar Tjahjo kepada wartawan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Senin (10/12).
Dia mengakui, rangkaian persoalan KTP-el akhir-akhir ini menggangu sistem pemilu. Dia memandang sejumlah persoalan yang terjadi dalam kurun waktu berdekatan sama halnya dengan isu uang palsu. "Motifnya membuat gaduh atau apa, jelas semua sistem sudah bisa digunakan," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika