REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah melakukan pertemuan dengan Komisioner KPU, Sekretaris Jenderal Partai Polilitk Koalisi Adil Makmur pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno langsung menindaklanjuti hasilnya ke Bawaslu. Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menyampaikan masih ada 31 juta warga yang memiliki hak pilih tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.
Priyo menegaskan 31 juta data penduduk yang belum masuk DPT adalah jumlah yang sangat serius. Untuk itu, koalisinya mendorong agar KPU juga serius untuk memasukkan jumlah tersebut ke dalam DPT selama perbaikan ini. "Karena 31 juta yang disodorkan kemendagri ini mengagetkan kita semua kami ingin memastikan bahwa penetapan DPT nanti tidak membuka pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu," ungkap Priyo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/12).
Lanjut Priyo, membuka mencermati data itu secara lengkap detail dan mempunyai motede cara yang sama. Sehingga hasilnya pasti sama. Menurutnya, tahapan tentang DPT itu, ada sesuatu yang harus perbincangkan bersama yakni data dari kemendagri tersebut. Bahkan, kata dia, jangankan 31 juta, 1 pemilih pun adalah persoalan bangsa konstirusi.
"Itulah yang kami perbincanhkan dan mudah-mudahan dalam satu sampai dua hari ini bisa tercapai kesepakatam akan duduk bersama," ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga akan partai koalisi untuk pleno di tingkat provinsi sebelum ke pusat. Artinya persoal ini dia anggap serius untuk memastikan tidak ada warga negara haknya yang tercecer. Baik ditingkat provinsi akan kami lakukan hingga menjelang ke pleno KPU.
"KPU kemungkjnan saja mengundang kita rencananya tanggal 13 Desember, tapi hari-hari itu krusial bagi semua penyelenggara pemilu dan peserta pemilu untuk memastikan suara ini berapa," kata Priyo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
