REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pencapresan DPP PKS, Suhud Aliyudin mendesak DPR RI untuk memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait kasus tercecernya ribuan KTP-elektronik (KTP-el). Pasalnya Mendagri merupakan pihak yang paling bertanggungjawab terhadap kasus ini.

Adapun pemanggilan Mendagri dimaksudkan untuk meminta pertanggungjawaban dan penyelesaian terkait kasus KTP-el yang sudah beberapa kali terjadi. Suhud mengatakan, kejadian yang berulang-ulang ini bepotensi memicu kegaduhan di tahun politik seperti sekarang.

"Mendagri harus bisa menyelesaikan masalah ini dalam waktu cepa," kata Suhud kepada Republika.co.id, Senin (10/12).

Suhud menilai pengelolaan pembuatan dan pengurusan blangko KTP-el sangat tidak profesional, sehingga kasus tercecernya blangko seperti saat ini sering kali terjadi.

Menurut Suhud, maraknya KTP-el yang tercecer dan praktik jual beli blangko KTP-el sangat mengkhawatirkan. Hal tersebut tidak hanya menyangkut potensi kecurangan dalam pemilu, tapi juga menyangkut keamanan negara.

"Di samping itu ada praktik jual beli blangko KTP-el yang rentan digunakan para penyusup. Dimana mereka mungkin saja bertujuan merusak negara," tandasnya.

Selain itu, lanjut Suhud, praktik jual beli blangko KTP-el juga berpotensi memunculkan pemilih siluman dalam Pemilu 2019. Apalagi bersamaan dengan adanya 31 juta data baru yang akan dimasukan ke dalam Data Pemilih Tetap (DPT).

Ikuti Whatsapp Channel Republika