REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Arsul Sani tak ambil pusing dengan kejadian tercecernya ribuan KTP-el di Duren Sawit Jakarta Timur. Menurutnya, terlalu jauh mengaitkan kejadian tersebut dengan potensi tergerusnya suara dukungan untuk Jokowi sebagai capres pejawat di Pilpres 2019.
"Terlalu jauh untuk berspekulasi seperti itu (akan menggerus suara dukungan ke Jokowi-Ma'ruf)," ujarnya kepada Republika.co.id, Senin (10/12).
Arsul juga mengatakan timses Jokowi-Ma'ruf meminta kepolisian bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mengusut dan menyelidiki ribuan blanko KTP-elektronik yang ditemukan di Pondok Kopi, Duren Sawit Jakarta Timur.
"Setelah melakukan penyelidikan, perlu dijelaskan hasil penyelidikannya kepada publik," katanya.
Arsul menuturkan, penjelasan tersebut harus dilakukan agar tidak timbul kecurigaan dari masing-masing pendukung pasangan capres-cawapres 2019. "Ya jadi agar tidak terjadi saling curiga antarpendukung paslon capres-cawapres. Apalagi KTP-el merupakan syarat untuk bisa terdaftar di DPT tambahan," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan pihaknya sedang menginvestigasi siapa yang membuang ribuan KTP-el di Jakarta Timur. KTP-el yang ditemukan itu, kata dia, sudah kadaluwarsa.
"Sekarang kami sedang menginvestigasi siapa yang membuang KTP-el yang sudah kadaluwarsa dan belum dipotong di area persawahan di Jakarta Timur kemarin. Kamu tunggu hasil penyidikan tuntas dari polisi," ujar Tjahjo Senin (10/12) ini.
Namun, Tjahjo menilai ada indikasi hal ini mengarah kepada kepentingan politik. "Walaupun (KTP-el) yang digunakan sudah kadaluwarsa, saya melihat ada indikasinya," tegasnya.
Tjahjo juga menyebut ada indikasi bahwa pihak yang terlibat dalam kasus saat ini sama dengan pihak di balik tercecernya ribuan KTP-el di Bogor beberapa bulan lalu. "Yang sekadnag tercecer di Duren Tiga, rumahnya kok berdekatan. Mudah-mudahan bisa segera diungkap motivasinya," lanjut Tjahjo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika