REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk bersikap independen dalam menjalankan tugasnya, meskipun memiliki hak pilih pada Pemilu 2019. Para pengawas pemilu harus menyimpan pilihan politiknya.
"Yang sangat penting (adalah) independensi, bagaimana anda semua independen walaupun saya tahu anda juga warga negara biasa, berhak memilih. Pasti anda memilih juga calon, cuma harus anda rahasiakan itu sendiri," kata Wapres JK saat memberikan pengarahan pada Rakornas Bawaslu di Mercure Convention Center Ancol Jakarta, Senin (10/12).
JK mengatakan pengawas pemilu tidak dilarang memberikan hak politik. Namun, wapres menerangkan, preferensi politik jajaran Bawaslu harus disimpan secara pribadi dan tidak boleh disampaikan ke publik.
Wapres mengingatkan para pengawas harus bisa menempatkan diri di posisi netral dan tidak memihak, sehingga penyelenggaraan pemilu di Tanah Air bisa berjalan adil. "Silakan memilih sendiri, tetapi Anda punya etika. Begitu Anda masuk Bawaslu, Anda punya etika untuk berada di sisi independen dan mencari kebenaran. Karena begitu Pemilu berhasil, Anda-lah yang berhasil," kata Wapres.
Independensi jajaran penyelenggara pemilu menjadi tolok ukur keberhasilan pesta demokrasi lima tahun sekali di Indonesia; dan sikap itu harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari para penyelenggara Pemilu. Hal itu juga berlaku untuk anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajarannya, termasuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).
"Harapan kita ialah Pemilu yang berlangsung dengan jujur, adil, terbuka; dan tentu baik KPU-nya juga Bawaslu-nya tentu harus menjadi penyelenggara yang betul-betul independen. Independensi itu juga tercermin dari tindakan anggota Bawaslu dimana pun dia berada," kata wapres kepada seluruh jajaran Bawaslu RI dan provinsi.
JK mengaku, sebagai kepala negara sekaligus politikus, dirinya sulit untuk menempatkan diri pada posisi netral ketika menghadiri acara yang berkaitan dengan politik. Namun, JK sebisa mungkin tidak berpihak pada kelompok politik atau pasangan calon tertentu pada saat menyampaikan pidato sebagai wakil presiden.
"Walaupun saya juga bagian dari orang politik, juga mengarah ke satu calon, tapi saya dalam posisi ini tentu harus menyatakan bahwa Anda (Bawaslu) yang akan mengawasi kita semua, dan anda harus berada dalam posisi independen. Jelas, profesional dan independen," ujar Wapres.
Ikuti Whatsapp Channel Republika