REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Bambang Soesatyo mendorong komisi II DPR untuk meminta penjelasan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo terkait tercecernya sejumlah KTP Elektronik (KTP-el) di Duren Sawit dan beberapa tempat lainnya. Untuk menghindari adanya duplikasi KTP dalam proses pemilu, ia menyarankan pemilu digelar dengan sistem elektronik voting (e-voting).
"Karena kalau e-voting input data double pasti direject. Jadi untuk menghindari praktek-praktek manipulasi KTP-el atau duplikasi harusnya semua stakeholders sudah memikirkan pelaksanaan e-voting untuk pemilu," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/12).
Bamsoet melanjutkan meskipun pelaksanakan pemilu dengan sistem e-voting tidak bisa dilakukan pada pemilu kali ini, namun langkah untuk menuju kesana perlu juga untuk dijajaki. Menurutnya dengan e-voting hal tersebut bisa menghemat banyak hal seperti pengadaan bilik suara, pengadaan tinta, kertas, dan rekrutmen saksi yang memakan biaya yang tidak sedikit.
"Arahnya sudah harus ke sana. Memang tantangan sangat berat tapi harus kita mulai," ujarnya.
Selain itu Bamsoet menilai persoalan KTP tercecer harus menjadi perhatian serius. Ia juga mengaku sudah meminta Komisi II untuk memanggil perusahaan pengadaan KTP-el itu agar persoalan tidak dijadikan isu politik jelang pemilu.
"Kalau perlu dibentuk tim, karena suara-suara di Komisi II sudah hampir nyaring juga untuk membikin semacam pansus. Tapi menurut saya kalau itu sudah ditangani dengan baik oleh Mendagri, tidak diperlukan pansus. Tapi kalau tidak, barangkali kawan-kawan di DPR akan mendorong itu," tegasnya.
Baca juga: Jejak Sensen si Pengaku Rasul
Baca juga: TNI-Polri Kuasai Nduga
Ikuti Whatsapp Channel Republika
