REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK -- Usai sejumlah wilayah di Lombok Timur dan Utara terdampak gempa, dunia usaha melalui coorporate social responsibility (CSR) bersama Kemen PPPA menjalankan program Lombok Bangkit. Program ini menyasar pada pemberdayaan perempuan dan anak di wilayah bencana di Lombok.
Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat, Indra Gunawan menjelaskan, kerja sama dengan sejumlah instansi dalam mendukung program pemberdayaan perempuan dan anak menjadi sangat penting untuk mempercepat wilayah Lombok semakin pulih. Menurutnya, dalam kondisi bencana, kelompok perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban dalam kondisi usai bencana.
"Kami berharap sinergitas dunia usaha, Kemen PPPA, serta Puspa (Partisipasi Publik untuk Urusan Perempuan dan Anak) dapat terus berkesinambungan agar dapat membantu pemulihan terhadap kaum yang rentan," katanya.
Menurut Indra, kegiatan Lombok Bangkit dapat menjadi dasar membangun sinergi lintas sektoral antarlembaga masyarakat, pemerintah, dan juga dengan lembaga profesi dan dunia usaha. Mengintegrasikan dukungan psikososial bagi pengungsi, menurutnya, juga harus dilakukan dengan melakukan pemberian layanan kesehatan, sosial, dan peningkatan ketangguhan di sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Indra menyebut, peran dunia usaha melalui program CSR diperlukan untuk membantu meringankan beban perempuan dan anak di lokasi pengungsian. Ia juga mengungkapkan bahwa Kemen PPPA juga telah membuka ruang diskusi untuk kebutuhan dan dukungan yang dapat diberikan lewat program yang sudah direncanakan.
Sementara itu Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar menyatakan, pelayanan dan pemberdayaan terhadap kaum perempuan dan anak di Lombok Utara berjalan seperti biasanya meski sempat dilanda gempa. Ia menyebut fokus utama pemerintah berkaitan dengan perlindungan dokumen kelahiran dan identitas diri dilakukan dalam tempo yang secepat-cepatnya. "Kami punya program, malam ini lahiran, besok paginya sudah langsung punya akte," kata Najmul.
Ia menegaskan, usai gempai yang terjadi, pelayanan di Kabupaten Lombok tidak boleh berhenti. Karena dokumen lahir dan identitas seseorang sangat penting sebagai kependudukkan yang diakui negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika