REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan saat ini Indonesia memang tidak menghadapi ancaman fisik bersenjata dari negara lain. Namun, ancaman yang ada sekarang adalah perang pemikiran serta ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Seperti ancaman liberalisme, kapitalisme, radikalisme maupun terorisme.
"Ancaman yang kita hadapi adalah perang modern yang dikenal sebagai proxy-war, dengan menggunakan kekuatan-kekuatan dari dalam negeri sendiri," kata Bamsoet dalam sambutan pembukaan Jambore Bela Negara Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia (FKPPI), di Bumi Perkemahan Ragunan, Jakarta, Jumat (7/12).
Bamsoet menilai ancaman proxy-war itu muncul dengan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Di antaranya, mulai dari kebebasan tanpa batas, ancaman radikalisme dan terorisme, tindakan intoleransi hingga merebaknya politik identitas dalam jagad kehidupan politik kita.
Jambore Bela Negara FKPPI kali ini juga dihadiri Presiden Joko Widodo. Bamsoet bersama seluruh keluarga besar FKPPI merasa bahagia, sekaligus bangga dengan tidak pernah absennya presiden di acara FKPPI. Sebab kehadiran Presiden Joko Widodo, di tengah-tengah kesibukan menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Menurutnya ini merupakan bukti cinta presiden kepada FKPPI.
“Kalau beliau cinta kepada FKPPI, rasanya kurang elok kalau FKPPI tidak cinta kepada beliau. Jadi, kalau ada pihak-pihak yang mengkait-kaitkan Bapak Jokowi dengan isu PKI, kita wajib membelanya, sanggup?” ujarnya.
Sontak pernyataan Bamsoet ini disambut gemuruh tepukan tangan para peserta Jambore sambil mengepalkan tangan. “Saat ini kita juga patut bangga, bahwa ada di antara kita, yaitu Bapak Jokowi anggota kita, anggota kehormatan FKPPI, maju kembali di pertarungan Pilpres 2019. Untuk itu kita satukan barisan. Kalau bukan kita, siapa lagi. Kalau tidak sekarang, kapan lagi," katanya.
Jambore Bela Negara FKPPI ini dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Sejumlah pejabat negara turut hadir dalam acara tersebut, antara lain Menhan Ryamizard Ryacudu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko Polhukam Wiranto serta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Mensos Agus Gumiwang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
