REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginginkan kebijakan ekonomi di Ibu Kota berasaskan keadilan dan kesetaraan. Menurutnya hal ini mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengurangi angka ketimpangan di Jakarta.
"Saya garisbawahi, perekonomian di Jakarta, pertumbuhannya perlu berkualitas. Dari sisi angka, tinggi. Dari sisi jangkauan, menjangkau semuanya," ujar Anies dalam pertemuan tahunan dengan Bank Indonesia di Thamrin Nine Ballroom, Chubb Square Building, Jl. MH. Thamrin No 10, Jakarta Pusat, Kamis (12/6).
Untuk menumbuhkan ekonomi dan upaya mengentaskan permasalahan sosial Ibu Kota,maka Pemprov DKI Jakarta berkeinginan meningkatkan kerja sama dengan Bank Indonesia Kantor DKI Jakarta demi merumuskan kebijakan yang tepat terutama pada 2019 mendatang.
Ia mengharapkan ada masukan-masukan dari BI untuk menyusun ukuran baru capaian ekonomi yang berkualitas pada tahun depan. Dengan begitu, harapannya cita-cita bernegara yaitu menghadirkan keadilan sosial itu terwujud di Ibu kota.
“Kita berharap, muncul ukuran-ukuran baru yang bisa menjadi rujukan bagi kita. Dari sisi Pemprov, kita ingin semua hal yang terkait dengan kegiatan usaha itu dipermudah, dari mulai perizinan sampai dengan akses permodalan. Tapi, itu semua harus dilakukan secara terencana," ujar Anies.
Dalam pertemuan tahunan tersebut, Anies Baswedan memberikan arahan target kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk tahun 2019 sekaligus refleksi menjelang akhir tahun 2018.
Di tempat yang sama, Kepala Kantor Perwakilan BI DKI Jakarta Trisno Nugroho mengatakan tujuan penyelenggaraan kegiatan pertemuan ini sebagai upaya evaluasi kinerja pada tahun berjalan dan tantangan global di tahun 2019 mendatang. Ia juga memuji target Pemprov DKI Jakarta untuk menurunkan angka kemiskinan sekaligus menumbuhkan kesejahteraan masyarakat melalui akses kesetaraan dan keadilan sosial.
"Tahun 2019 bukan masalah mudah karena pertumbuhan melandai, tapi kita punya optimisme pertumbuhan DKI Jakarta tumbuh, Indonesia tumbuh. Inflasi terkendali sesuai dengan sasaran Internasional. Saya kira 2019 semoga pemangku kepentingan perbankan dan pelaku usaha semua sama-sama melakukan sinergi. Pariwisata dan ekonomi di Jakarta harus didorong dengan baik agar melengkapi pendorong lainnya, sehingga Jakarta dapat tumbuh terus dan berkualitas," kata Trisno.
Stabilkan Harga Pangan
Pemprov DKI Jakarta maupun BUMD Pangan (Food Station Tjipinang Jaya, Dharma Jaya, dan Pasar Jaya) ingin membuka kemungkinan lebih besar kerja sama antardaerah untuk dapat mengamankan pasokan pangan termasuk menstabilkan harga pangan di Jakarta.
"Komoditas pangan strategis ini di Ibu Kota harus diamankan, karena implikasinya nasional. Jadi, kami ingin ada perluasan kerja sama untuk pasokan-pasokan pangan. Kami juga ingin ada kerja sama informasi antardaerah untuk pasokan dan harga. Jadi, kami bisa mengetahui 'demand' (permintaan) yang ada dan suplai (pasokan) yang mungkin muncul antar daerah," kata Anies.
Karena itu, Anies yang menjadi salah satu narasumber dalam sesi diskusi pertama Rapat Kerja (Raker) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat ini, berharap melalui forum tersebut, potensi kerja sama itu semakin terbuka lebar.
"Kami ingin ada stabilitas harga. Tapi, sesungguhnya ini adalah 'supply-demand'. Demand kita tahu bertambah. Supply itu dari produsennya dan rantainya. Kami membagi tugas. SKPD memikirkan besaran demand-nya. BUMD memikirkan supply-nya. Dari situ, kami bisa memastikan pasokan di DKI Jakarta sesuai dengan kebutuhan," jelas Anies.
Selama ini, Anies menyatakan telah melakukan kerja sama antardaerah untuk menjawab permintaan komoditas pangan di Jakarta seperti komoditas beras, telur, daging, maupun sayur-mayur dengan menyederhanakan mata rantai distribusi, melakukan operasi pasar maupun bazar, serta keterbukaan akses data komoditas melalui kanal Informasi Pangan Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika