REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah meluncurkan program satu peta, satu data dan satu kebijakan yang terangkum dalam program, “Jakarta Satu”. Program ini bertujuan untuk menerapkan good governance yang sistematis berdasarkan satu pengelolaan data.
Program Jakarta Satu diluncurkan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan di Balai Kota DKI, Jakarta pada 17 Januari 2018. “Melalui sistem ini, kebijakan yang diambil Pemprov DKI Jakarta dapat dilakukan secara konsisten berdasarkan pada kesamaan data dan informasi. Jadi Jakarta Satu sebagai salah satu contoh perubahan menuju good governance sistematis yang sedang kita mulai,” kata Anies dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id.
Dengan Jakarta Satu, data-data dari seluruh SKPD akan terintegrasi dan dapat diakses langsung oleh Pemprov DKI Jakarta di dalam peta dasar tunggal.
“Dengan program ini, maka kita bisa mengintegrasikan. Harapannya, mengingkatkan keakuratan, keputusan, kebijakan dan langsung bagi Pemprov DKI Jakarta. Kita juga bisa meningkatkan pendapatan,” jelasnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi (Diskominfotik) DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania menjelaskan, Jakarta Satu disebut sebagai Satu Peta, Satu Data, Satu Kebijakan karena sistem pengawasan mengintegrasikan semua data ke dalam peta dasar tunggal. Seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta tanpa kecuali memiliki satu acuan data dan peta yang sama.
“Melalui sistem ini, kebijakan yang diambil Pemprov dapat dilakukan secara konsisten berdasarkan pada kesamaan data dan informasi. Peta dan informasi data itu akan diperbarui secara berkala oleh setiap SKPD agar lebih akurat. Dengan Jakarta Satu berarti Jakarta semakin meningkatkan lagi pemanfaatan Big Data,” tutur Atika.
Ikuti Whatsapp Channel Republika