REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemprov Jabar mendorong semua kabupaten/kota menggunakan sistem e-budgeting. Menurut Gubernur Jabar Ridwan Kamil, pihaknya memastikan sistem e-budgeting akan diterapkan mutlak di Pemprov dan 27 kabupaten/kota pada 2019 mendatang.

Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya menekankan penerapan ini dalam rapat bersama jajaran Asisten 3 Bidang Administrasi Setda Jabar. “E-budgeting wajib kita pakai 2019. Juga kota kabupaten lainnya,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil di Gedung Sate, Bandung, Kamis (6/12).

Menurut Emil, pihaknya juga sudah menugaskan inspektorat untuk memastikan zona kepatuhan baik organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov maupun daerah terkait pelaporan keuangan. Kriterianya akan ada yang merah, kuning, hijau. “Mana daerah-daerah yang masih zona merah, kuning, hijau dan gabungan. Nilainya WTP dan tidak WTP, sakitnya gimana, bagus atau tidak,” katanya.

Selain itu, dia mengatakan, penilaian zona juga terkait laporan kinerja pemerintah daerah dan penilaian baku lainnya di daerah tersebut. Upaya ini, menurut Ridwan Kamil merupakan niatnya dalam lima tahun mengangkat daerah dengan standar tinggi. “Bisa WTP semua (walau) hanya satu aspek,” katanya.

Emil pun akan menerapkan kriteria ketat karena akan berujung pada besaran bantuan keuangan yang akan diberikan pada daerah. “Yang zona hijau ada bonusnya, zona merah nanti banyak diskonnya, untuk bantuan keuangannya ini mulai berlaku 2020,” katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika