REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membutuhkan suara dari komunitas penyandang disabilitas. Untuk itu, ia meminta komunitas disabilitas agar ikut menyukseskan Pemilu 2019 dengan menggunakan hak pilihnya.
"Kami perlu bantuan saudara-saudara, kami perlu pertolongan saudara-saudara. Kami perlu dukungan saudara-saudara. Kami perlu suara saudara-saudara. Karenanya jangan golput, jangan golput, bantu saudara-saudaranya datang ke TPS, dampingi ke TPS," kata Hashim dalam sambutannya saat menghadiri Peringatan Hari Disabilitas Internasional Ke-26 di Jakarta, Rabu (5/12).
Hashim datang bersama Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto. Menurut dia, selama ini Gerindra berjuang di DPR untuk hak-hak kaum disabilitas dengan menjadi inisiator pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Jika Prabowo-Sandi terpilih menjadi presiden dan wakil Presiden RI periode 2019-2024, kata Hashim, pelaksanaan UU Penyandang Disabilitas akan bisa dijalankan. Sebab, Hashim mengatakan hingga dua tahun setelah pengesahan UU tersebut, pemerintah belum juga mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) untuk membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak juknis) UU Penyandang Disabilitas.
"Saya bisa jamin saudara-saudara, tidak lama setelah Prabowo/Sandi dilantik sebagai presiden ke-8 RI, PP, juklak, dan juknis UU Disabilitas akan terwujud," katanya.
Ia melanjutkan, "Nanti saudara-saudara tidak perlu curhat kepada saya lagi. Saudara saudara bertemu Prabowo-Sandi untuk bersukacita. Kami telah membuktikan kepada komunitas disabilitas Indonesia bahwa janji Prabowo bukan janji kosong."
Dalam siaran persnya, Hashim ingin penyandang disabilitas di Indonesia mendapatkan haknya secara adil dan makmur karena mereka juga anak bangsa yang haknya diatur dalam undang-undang. "Jangan sampai ada lagi penyandang disabilitas yang termarginalkan karena keterbatasannya," kata Hashim.
Ia berharap mereka bisa menikmati kehidupan yang lazim sesuai dengan haknya. Hashim pun mengharapkan para tunanetra tidak menjadi korban penipuan.
Misalnya, jasa yang harusnya dibayar Rp 100 ribu jangan sampai dibayar Rp 10 ribu, atau Rp 1.000 lagi. "Jangan lagi saudara-saudara menjadi korban penipuan orang-orang jahat di Republik Indonesia ini," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika