REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON – Menjelang berlangsungnya Kongres Kebudayaan pada 7-9 Desember 2018, keraton-keraton yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) menyampaikan kekecewaan sekaligus harapan mereka pada pemerintah. Dalam pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua Umum FSKN, PRA Arief Natadiningrat itu, forum tersebut menilai kebudayaan belum menjadi prioritas pembangunan nasional dan daerah.
"Harus ada political will pemerintah dan negara untuk sektor kebudayaan agar menjadi program prioritas pembangunan nasional dan pembangunan di daerah," ujar Arief.
FSKN juga memerhatikan anggaran kebudayaan dalam APBN dan APBD masih sangat kecil. Mereka memandang perlu ada keseriusan pemerintah dan negara untuk meningkatkan anggaran kebudayaan.
‘’Peningkatan anggaran kebudayaan itu tak hanya di APBN, namun juga dalam APBD Provinsi dan APBD Kota/Kabupaten,’’ ujar PRA Arief, yang juga merupakan Sultan Sepuh XIV Keraton Kasepuhan Cirebon itu.
Di samping itu, FSKN mengaku kecewa karena tidak dilibatkan dalam tim perumus Kongres Kebudayaan 2018. Tim perumus tersebut diketuai oleh menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan dirjen Kebudayaan sebagai sekretarisnya.
''Keraton se-Nusantara sangat tidak bisa memahami dan sangat kecewa mengapa kami tidak dilibatkan dalam Tim Perumus Kongres Kebudayaan 2018,’’ kata Arief.
FSKN juga prihatin melihat rancangan tujuh isu strategis kebudayaan sebagai hasil Kongres Kebudayaan 2018. Keraton dan nomenklatur keraton belum dimasukkan sebagai mitra strategis pemerintah.
Padahal, dari 10 objek pemajuan kebudayaan, hampir semuanya terdapat di keraton dan sudah dilakukan di keraton-keraton se-Nusantara.
‘’Dengan segala keterbatasannya, keraton-keraton di Indonesia selama ini sudah melaksanakan 10 objek pemajuan kebudayaan sebagai bagian dari upaya menjaga nilai luhur kebudayaan bangsa dan dalam rangka memperkokoh NKRI,’’ ungkap Arief.
Berdasarkan hal-hal tersebut, maka FSKN meminta agar saat penyerahan rekomendasi Kongres Kebudayaan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada Presiden RI, nomenklatur keraton dimunculkan. Selain itu, dalam rekomendasi itupun diharapkan sudah mengakomodasi keraton sebagai lembaga adat tradisi kebudayaan. N lilis sri handayani
Ikuti Whatsapp Channel Republika
