REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Hendri Satrio mengatakan, banyaknya relawan yang telah menjadi komisaris di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan membuat calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo, kewalahan bertarung di Pilpres 2019. Ia memprediksi Jokowi akan kesulitan mengharapkan para relawan yang menjadi komisaris akan untuk berjuang optimal di Pilpres 2019.
"Pada 2014, Pak Jokowi memiliki relawan yang sedemikian banyak yang bisa diandalkan untuk meraih suara. Nah, kalau 2019 ini kan relawannya banyak yang sudah menjadi komisaris. Jadi memang beliau sulit juga mengharapkan relawan itu," katanya. saat menjadi pembicara dalam Topic Of The Week "Selasa-an" yang bertajuk "Carut Marut Komunikasi Kebijakan Jokowi: Konsistensi, Inkonsistensi dan Ambivalensi" di Seknas Prabowo-Sandi, Jalan Cokroaminoto, Jakarta Pusat, Selasa (4/12).
Direktur eksekutif Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKopi) ini menuturkan pada Pilpres 2014 Jokowi mengandalkan relawan yang solid, dan keberadaan Jusuf Kalla yang mampu mengatasi persoalan-persoalan teknis. "Namun, dengan minimnya relawan dan pendamping Jokowi, KH Ma'ruf Amin yang beberapa kali blunder membuat Jokowi beberapa kali melakukan 'attack' kepada lawan politiknya," jelasnya.
Padahal, bagi seorang petahana, Jokowi cukup mengandalkan capaian-capaian yang telah diraihnya dan melakukan defence. Namun, saat ini Jokowi lebih cenderung melakukan "serangan".
Menurut dia, Jokowi sebenarnya bisa mengerahkan para jubirnya untuk melontarkan pernyataan tertentu. "Banyak masyarakat bingung sekarang Pak Jokowi attack. Jadi dia 'blusukan' ke sana, ke mari, keahlian dia. Saya berkali-kali sampaikan ke timnya Pak Jokowi, seharusnya Pak Jokowi ini menggunakan para jubirnya. Kalau ini terus dibiarkan elektabilitas Jokowi akan menurun," ucap Hendri.
Hal itu berbeda dengan Prabowo yang justru mendapat sokongan massa baru, misalnya, massa yang menjadi peserta aksi 212. "Sementara Pak Prabowo ada dukungan dari aksi 212 dan sebagainya yang sangat militan. Jadi menarik," tuturnya.
Hendro Satrio juga menyoroti masalah komunikasi kebijakan publik di era pemerintahan Jokowi. Hendri heran kebijakan di era Jokowi tak konsisten, di mana banyak kebijakan yang cepat berubah hanya dalam waktu singkat. "Dari sisi kebijakan kita kemudian diajarkan oleh pemerintahan Pak Jokowi, kalau ada kebijakan kita disuruh sabar dulu, jangan buru-buru direspons. Karena tiba-tiba bisa dicabut lagi," demikian Hendri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika