REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kubu pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin menilai ada pelanggaran kampanye yang dilakukan dalam aksi Reuni 212, Ahad (2/12) kemarin. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menyatakan melihat sejumlah pelanggaran yang dpaat dikategorikan sebagai pelanggaran kampanye pemilu.
"Pertama adanya nyanyian lagu-lagu di situ juga ada nyanyian kan presiden bohong. Kedua, nyanyian dan teriakan ganti presiden dan pernyataan dari Habib Rizieq sendiri," kata Direktur Advokasi dan Hukum TKN Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Ade Ifran Pulungan di Jakarta, Senin (3/12).
Terlebih, Irfan mengatakan, pada poin ketiga dalam pernyataan Rizieq terkait imbauan kepada peserta untuk tidak memilih pemimpin yang bukan berasal dari GNPF. Dia menilai, pernyataan itu sangatlah tendensius karena sudah mengarahkan warga untuk memilih presiden dari ijtima ulama.
Ifran melanjutkan, lagu-lagu yang didengarkan selama reuni 212 juga mengandung unsur penghinaan ataupun SARA yang bersifat mencela. Dia meneruskan, begitu juga dengan orasi yang sisampaikan dalam kegiatan reuni tersebut.
Menurut Irfan, orasi yang disampaikan ustaz Tengku Zulkarnaen mengandung unsur menafikkan juga memberikan provokasi terhadap pemerintahan saat ini. Dia mengatakan, orasi tersebut memberikan semacam pengaruh kepada yang peserta aksi jika Presiden Jokowi tidak lebih baik dari pemerintahan yang sebelumnya.
"Dia bilang jalan tol dulu zaman Belanda, itu kan dia mencoba untuk menyampaikan kepada publik Presiden Jokowi itu tidak lebih baik. Ada kalimat yang implisit lah dari sebuah pernyataan Tengku Zulkarnaen," kata Irfan.
Irfan melanjutkan, TKN akan mengkaji terlebih dahulu temuan dugaan pelanggaran kampanye itu sebelum melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kendati, dia mengaku tidak ingin terlalu emosional dan gegabah untuk melakukan pelaporan-pelaporan terkait hal tersebut.
"Kami sangat hati hati karena nanti jika ini muncul sebagai sebuah laporan ini pasti macam-macam (rekasi) orang yang bagaimana lah, dibenturkan dengan sebuah ketidaksukaan acara agama," katanya.
Hal serupa juga disampaikan mantan pengara Habib Rizieq Shihab (HRS) Kapitra Ampera. Menurutnya, Reuni 212 yang berlangsung damai itu ditunggangi oleh kelompok oposisi. Dia mengatakan, aksi Reuni 212 saat ini tengah dipakai untuk mengadakan kegiatan kampanye terselubung.
Kapitra menegaskan, aksi 212 pada 2016 lalu memiliki target yang jelas dibanding kekuatan kali ini. Calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu berpendapat, aksi kali ini dipenuhi ujaran kebencian yang menyebut jika apa yang dilakukan presiden saat ini tidak ada baiknya dan bertujuan untuk mengganti pemerintahan saat ini.
"Tujuannya kalau tahun 2016 jelas ada target, ini targetnya ya menjatuhkan Pak Jokowi, kredibilitas Pak Jokowi minimal ya. Bilang Pak Jokowi bohong segala macam, jelas itu sudah hate speech sebenarnya," katanya.
Ketua Media Center Reuni 212 Novel Bamukmin, sebelumnya, menyatakan, reuni kali ini merupakan ajang kebersamaan dan sangat penting dihadiri umat Islam. Hal itu juga berkaitan dengan komitmen umat Islam untuk menjaga pilpres 2019 yang penuh dengan kedamaian. Meski demikian, Novel mengatakan, tidak ada agenda politik dalam aksi ini.
"Tidak ada boleh bendera lain selain bendera Merah Putih dan bendera tauhid," tegas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika