REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ratusan orang dari Komunitas Bajaj DKI Jakarta hari ini melakukan demonstrasi di depan Balai Kota. Mereka menuntut penyediaan bahan bakar gas (BBG) dan fasilitas stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG).
Ketua Koordinator Komunitas Bajaj Jakarta Nasikin mengancam akan membanjiri Jakarta dengan lautan bajaj jika permintaan ini tidak dipenuhi. "(Jika) selama satu pekan tidak terlaksana, maka akan lebih dari ini. Bayangkan 5.000 (bajaj), akan jadi lautan apa ini Jakarta?" ancam Nasikin di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (30/11).
Nasikin mengaku kurang puas akan hasil demonstrasi hari ini. Pasalnya, ia dan peserta aksi lainnya tak dapat bertemu dengan Gubernur Anies Rasyid Baswedan. Ia hanya ditemui staff gubernur dengan alasan jadwal Anies yang padat.
Ia menceritakan, dalam pertemuan itu Pemprov menyatakan komitmen untuk memperbanyak SPBG. Hal ini sesungguhnya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Namun, Pemprov dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) berkomitmen untuk memberikan dukungan.
Ia berharap Dishubtrans mau menyediakan SPBG portabel yang berbentuk mobil tambahan sebagai solusi minimnya lahan SPBG. Ia menilai selama ini SPBG portabel yang ada belum berfungsi secara maksimal.
"Katanya selama ini sudah dibuka semua. Kalau Dibuka semua kenapa saya lapor ke Polda? Giliran pas saya lapor, semua SPBG dibuka semua," ujarnya.
Komunitas Bajaj Jakarta menuntut hal itu dipenuhi dalam sepekan ke depan. Jika kesepakatan itu tidak dilaksanakan, pihaknya mengancam akan membawa masa lebih banyak.
"Mungkin 5.000 (bajaj) akan terjadi. Karena kemaren sudah diultimatum sama Polda tolong jangan banyak-banyak. Saya pikir kalau sedikit diterima enggak?" kata dia.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishubtrans Sigit Widjatmoko mengaku sudah berkomunikasi dengan koordinator aksi, pemilik dan pengemudi bajaj yang tergabung dalam Asosiasi Bajaj Jakarta. Ada pula Kesbangpol DKI Jakarta sebagai fasilitator dan Plt Dinas Perindustrian dan Energi.
Menurut Sigit, ada dua poin utama yang disampaikan oleh asosiasi terkait langkanya suplai BBG. Pertama, Pemprov DKI akan mengoperasikan kembali SPBG yang ada. Sigit menjelaskan, dari total 13 ribu angkutan umum yang ada di DKI Jakarta, 10 ribu di antaranya menggunakan BBG. Sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda, kewenangan mendistribusikan migas merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah menjalankan fungsi koordinasi dan pemantauan.
"Tapi disampaikan bahwa hasil komunikasi sejak kemarin hari ini sebagian besar (SPBG) sudah melaksanakan operasional kembali sehingga masyarakat khususnya pengemudi bajaj yang BBG bisa mengakses," ujar dia.
Kedua, Asosiasi Bajaj Jakarta ingin dilibatkan dalam sistem angkutan umum masal di Jakarta, khususnya angkutan umum berbasis jalan. Hal ini masuk dalam program evaluasi trayek jalan angkutan umum dan angkutan lingkungan roda tiga sebagai bagian dari restrukturisasi atau evaluasi jaringan angkutan umum tersebut.
Sigit menambahkan, kelanggakan BBG sudah terjadi sekitar dua pekan, terutama di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Akibatnya, terjadi penumpukan di beberapa SPBG tertentu di Jakarta Pusat, seperti di SPBG Irti Monas dan Jalan Perintis Kemerdekaan. Hal ini menyulitkan pihak asosiasi karena operasional jangkauan terhadap lokasi SPBG butuh waktu dan tentunya menjadi beban tambahan untuk mereka.
Dishubtrans mengatakan akan menyurati PT Pertamina Tbk terkait penyediaan BBG. Hal ini baru akan diselesaikan pekan depan. Sebagai solusi jangka pendek, Dishubtrans menyegerakan penambahan personel di setiap SPBG untuk mengantisipasi dampak kemacetan dan memastikan SPBG beroperasi dengan baik.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdurrahman Suhaimi berharap Dishubtrans DKI Jakarta segera melakukan komunikasi dengan PT Pertamina Tbk. Keduanya harus segera menemukan solusi agar para pengemudi tak kesusahan lagi mencari BBG.
"Kedua, saya juga lihat POM-nya kurang. Kalau saya lihat di Pemuda itu antrennya panjang banget tuh, kasihan. Itu menggangu jalan jadi harus diperbanyak, cuman leading sector di siapa. Kan itu ada B2B," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
