REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Deputi Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan wilayah Jawa Barat Kuswahyudi mengatakan jumlah angka pekerja di Jawa Barat mencapai 20.910.000 orang. Dari jumlah tersebut bari 20 persennya yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
"Jawa Barat salah satu potensial untuk nasional dalam pertumbuhan BPJS Ketenagakerjaan. Saya sampaikan angka pekerja 20 jutaan itu masih 4,6 juta yang baru ikut BPJS Ketenagakerjaan," kata Kuswahyudi di sela-sela kegiatan Customer Gathering BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat di Hotel Grand Mercure, Kota Bandung, Kamis (29/11) malam lalu.
Ia menyebutkan penduduk Jawa Barat yang bekerja terdiri dari sektor formal atau pekerja penerima upah dan sektor informal atau pekerja bukan penerima upah. Berdasarkan data hingga Oktober, dari 20 juta pekerja ia menyebutkan pekerja formal yang terdaftar sebagai peserta sebanyak 7.107.712 orang dari total 10.827.198 pekerja. Sementara untuk pekerja informal tercatat sebanyak 10.082.802 orang. Pekerja informal ini seperti pedagang, nelayan, petani, hingga tukang ojek.
Namun, kata dia, justru pekerja informal yang masih sedikit mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dari jumlah tersebut baru 212.587 pekerja yang ikut jaminan sosial ketenagakerjaan.
"Penyebabnya karena mereka menganggap bukan kebutuhan jaminan sosial itu. Beban bagi mereka. Padahal itu biayanya untuk iurannya nggak terlalu mahal kan," ujarnya.
Menurutnya, masyarakat belum sadar bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan memberikan mereka rasa aman saat bekerja. Sebab, dalam menjalankan tugas pekerjaannya, tentu saja ada faktor resiko yang bisa terjadi. Padahal, kata dia, dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan para pekerja informal ini bisa mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian hingga pengobatan Penyakit Akibat Kerja (PAK).
Untuk meningkatkan kesadaran dan minat menjadi peserta, ia mengatakan pihaknya gencar melakukan sosialisasi ke lapangan. Seperti pasar tradisional hingga ke pedesaan.
"Saat ini kita juga berusaha dengan pemda provinsi, kabupaten kota untuk menggalakan itu semua. Mudah-mudahan di tahun ke depan perkembangan tambah signifikan lagi," harapnya.
Ia menambahkan seluruh Pemda di Jawa Barat sangat mendukung program BPJS Ketenagakerjaan. Ini dilihat tidak adanya daerah yang paling lemah dari sisi kepesertaan.
"Dari 26 kota kabupaten nggak ada yang lemah semua merata tapi kalau lihat dari UMKnya yang terendah kan Majalengka. Itu bukan berarti lemah tapi memang situasi daerah demikian," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika