REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengingatkan seluruh prajurit TNI Angkatan Darat untuk memegang teguh netralitas TNI. Ia mengingatkan prajurit bahwa 2019 adalah tahun yang krusial.
"Krusial dalam konteks kepemimpinan nasional," kata Panglima TNI dalam sambutannya pada acara serah terima jabatan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) dari Jenderal TNI Mulyono kepada Jenderal TNI Andika Perkasa, di Mabesad, Jakarta Pusat, Kamis (29/11).
Panglima TNI juga meminta prajurit TNI AD agar tidak memihak pada kontestan mana pun. "Netralitas TNI adalah formulasi terbaik, tentang posisi TNI dalam kontestasi pemilihan umum, agar pesta demokrasi dapat berjalan dengan jujur, adil, dan berkualitas," tuturnya.
Selain perhelatan Pemilu 2019, lanjut Marsekal Hadi, pada 2019 juga akan memasuki penahapan pembangunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024. "Saya berharap penyusunan Renstra TNI Angkatan Darat, tahun 2020-2024 disusun secara komprehensif, dengan memperhatikan program prioritas Panglima TNI, khususnya tentang pembangunan TNI Angkatan Darat," tuturnya.
Mantan Irjen Kemhan ini meminta Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) yang baru, Jenderal TNI Andika Perkasa untuk segera mengonsolidasi secara internal guna melanjutkan program kerja 2018 dengan menyusun 11 program prioritas yang sudah dicanangkan oleh Panglima TNI.
"Saya yakin Jenderal Andika dengan pengalaman yang penuh dengan kegiatan di TNI Angkatan Darat khususnya sebagai Pangkostrad dan sebelumnya sebagai Dankodiklatad memiliki pengalaman untuk membawa Angkatan Darat yang berprofesional dan solid sesuai harapan kita semua," kata Panglima TNI.
Panglima TNI pun meminta Jenderal Andika untuk melaksanakan komunikasi intensif, baik secara struktural maupun kultural, kepada seluruh jajaran dan keluarga besar TNI AD, termasuk para senior dan purnawirawan TNI AD. "Jabarkan rencana dan program pembangunan TNI AD, yang diselaraskan dengan 11 program prioritas dari Mabes TNI, serta disusun dalam suatu program 100 hari kerja. Program 100 hari kerja merupakan bentuk percepatan dalam mewujudkan program prioritas tersebut," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika