REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih didakwa menerima suap senilai Rp 4,75 miliar terkait proyek pembangunan PLTU Riau-1. Selain suap, Eni Saragih juga didakwa terima gratifikasi senilai Rp 5,6 miliar dan 40 ribu dolar Singapura.
Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lie Putra Setiawan untuk suap itu Eni mendapatkannya dari pemegang saham Blakgold Natural Resources Ltd Johanes B Kotjo.
"Terdakwa Eni Maulani Saragih telah melakukan atau serta melakukan beberapa perbuatan, menerima hadiah, atau janji berupa uang secara bertahap yang seluruhnya senilai Rp 4,75 miliar," kata Jaksa Lie di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/11).
Dalam dakwaan diduga suap diberikan agar Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1. Rencananya, proyek akan dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources, dan China Huadian Engineering Company yang dibawa oleh Kotjo.
Masih dalam dakwaan, Eni beberapa kali mengadakan pertemuan antara Kotjo dan pihak-pihak terkait, termasuk Dirut PLN Sofyan Basir. Hal itu dilakukan Eni untuk membantu Kotjo mendapatkan proyek PLTU.
Sementara, untuk dakwaan gratifikasi, diduga seluruh aliran uang gratifikasi yang diterima Eni sebesar Rp 5,6 miliar dan 40 ribu dolar Singapura digunakan untuk kepentingan kemenangan suaminya, Al Khadziq, menjadi Bupati Temanggung.
"Seluruh uang hasil penerimaan atau gratifikasi tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk membiayai kegiatan pilkada di Kabupaten Temanggung yang diikuti oleh suami terdakwa, yaitu M Al Khadziq," ujar Jaksa KPK Budhi Sarumpaet.
Diketahui, Al Khadziq resmi dilantik menjadi Bupati Temanggung pada 24 September 2018. Dia terpilih bersama wakilnya, Heru Ibnu wibowo, di Pilkada Temanggung. Pasangan tersebut didukung oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Gerindra di Pilkada Temanggung.
Selain untuk kepentingan di Pilkada Temanggung Al Khadziq, Eni juga menggunakan sebagian uang gratifikasinya untuk kebutuhan pribadinya. Adapun gratifikasi yang Eni terima didapat dari beberapa direktur dan pemilik perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas (migas).
Adapun, rincian penerimaan Eni tersebut berasal dari Direktur PT Smelting Prihadi Santoso senilai Rp 250 juta. Uang sebesar Rp 250 juta tersebut diberikan Prihadi dengan tujuan agar Eni bisa memfasilitasi PT Smelting dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup.
Prihadi meminta bantuan Eni untuk bertemu dengan Kementeriaan Lingkungan Hidup agar PT Smelting dapat melakukan impor limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), yaitu limbah tenaga yang akan diolah menjadi cover slag.
Permohonan tersebut ditindaklanjuti Eni dengan mempertemukan Prihadi ke Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun (Dirjen PSLB3), Rosa Vivien Ratnawati. Setelah adanya pertemuan itu, Prihadi kemudian mentransfer uang Rp 250 juta kepada orang kepercayaan Eni.
Penerimaan gratifikasi Eni yang kedua berasal dari Direktur PT One Connect Indonesia (OCI) Herwin Tanuwidjaja sejumlah Rp 100 juta dan SGD 40 ribu. Uang yang diberikan Herwin kepada Eni tersebut satu perkara dengan Prihadi, yakni terkait pengurusan impor limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), yaitu limbah tenaga yang akan diolah menjadi cover slag.
Penerimaan ketiga Eni berasal dari Pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal, Samin Tan, sebesar Rp 5 miliar. Uang tersebut diduga untuk mengurus permasalahan pemutusan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) generasi tiga di Kalimantan tengah antara PT AKT dengan Kementeriaan ESDM.
Terakhir, Eni menerima uang dari Presiden Direktur (Presdir) PT ISARGAS Iswan Ibrahim senilai Rp 250 juta. Eni meminta uang kepada Iswan untuk keperluan suaminya maju di Pilkada Temanggung. Iswan kemudian memberikan kepada Eni sebesar Rp 250 juta.
Atas perkara suap Eni didakwa Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 kuhp pasal 64 ayat 1 KUHP. Sementara, perkara gratifikasi Eni didakwa melanggar Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
