REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Bupati Bandung Dadang M Naser mengakui jika distribusi guru di 31 kecamatan di Kabupaten Bandung belum merata. Menurutnya, masih ada guru-guru yang mengajar di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, dirinya meminta agar Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung segera mengatasi hal tersebut.
“Ini yang mesti disikapi dinas pendidikan. Guru rata-rata bertumpuk di perkotaan dengan infrastruktur yang bagus. Banyak guru ingin pindah ke pusat kota,” ujarnya kepada wartawan seusia upacara HUT Guru di Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (29/11).
Menurutnya, saat ini jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bandung berjumlah 19 ribu jiwa yang terbanyak di Indonesia. Dengan jumlah tersebut, ia mengatakan seharusnya menunjang pelayanan publik ke arah lebih bagus.
Namun, dengan letak geografis Kabupaten Bandung yang terdiri dari 31 kecamatan dan bergunung, maka hal tersebut menjadi hambatan bagi pelayanan publik. Mereka, ia mengatakan, rata-rata guru, tenaga kesehatan dan nonkesehatan.
Terkait sekolah yang tak punya guru ASN seperti di SDN Sukamanah, Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Kepala Bidang TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Maman Sudrajat mengungkapkan sudah menugaskan beberapa orang guru baru untuk mengajar di sekolah tersebut. Apalagi beberapa waktu lalu telah dilaksanakan seleksi CPNS sehingga guru nantinya akan ditugaskan di sana.
"Saya sudah menghubungi kepala UPT Pasirjambu, jangka pendek akan ditempatkan guru di sana,” ujarnya.
Dia mengaku baru mengetahui guru yang mengajar hanya seorang ditambah kepala sekolah. Pasalnya, berdasarkan data yang ada, terdapat beberapa orang pengajar dengan status honorer.
Dirinya pun membantah terkait adanya informasi bahwa Dinas Pendidikan dengan mudah mengeluarkan izin mutasi. "Pasirjambu itu belum terlalu pinggiran, biasanya yang mengajukan mutasi dari Kecamatan Rancabali. Saya izinkan kalau perempuan dan terpaksa serta Sudah mengabdi minimal tiga tahun," katanya.
Baca juga, Demi Bertahan Hidup, Guru Honorer Ini Nyambi Bertani
Ikuti Whatsapp Channel Republika